Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie/Istimewa

telusur.co.id- Penolaka Peraturan Daerah (Perda) syariah dan Injil yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) banyak mendapat pertentangan.

Terkait itu, sosiolog dari Universitas Ibnu Khaldun, Musni Umar menjelaskan, bahwa hukum di Indonesia itu berasal dari tiga sumber yakni hukum barat, Islam dan adat.

“Ketua umum PSI, menolak Perda Syariah. Tahukah sumber hukum di Indonesia 1) Hukum Barat, 2) Hukum Islam, 3) Hukum Adat,” cuit Musni dalam akun twitternya @musniumar, Minggu (18/11/18).

Dijelaskannya, jika suatu Perda yang berlandaskan nilai-nilai agama  ditolak, ia mempertanyakan apakah Ketua Umum PSI Grace Natalie juga ingin menghapus undang-undang (UU) Perkawinan, Zakat dan Perbankan Syariah yang sudah dibuat selama ini.

“Apa PSI mau batalkan UU Perkawinan, UU Zakat, UU Perbankan Syariah dan lain-lain. Umat Islam sadarlah dan insaflah,” tulisnya.

Ketua Umum PSI Grace Natalie, sebelumnya, mengatakan, partainya tidak akan pernah mendukung Perda yang berlandaskan agama. Hal itu, menurut Grace, akan menjadi salah satu dari 3 misi yang akan dijalankan Caleg PSI jika dipercaya duduk di parlemen.

BACA JUGA :  Balihonya Dibongkar Pemprov. DKI Jakarta, Tsamara Pasrah

“PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini. PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda syariah. Tidak boleh ada lagi penutupan rumah ibadah secara paksa,” kata Grace dalam pidato peringatan HUT ke-4 PSI di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Atas pernyataannya tersebut, Grace dilaporkan oleh Sekretaris Jendral Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Zulkhair melalui kuasa hukumnya Eggi Sudjana ke Bareskrim Polri, Gambir, pada Jumat (16/11/18) lalu. Grace dilaporkan terkait dugaan tindak pidana penistaan agama.

BACA JUGA :  PSI Bakal Kalah Dari Berkarya

Dengan nomor laporan polisi LP/B/1502/XI/2018/BARESKRIM tertanggal 16 November 2018 tersebut, Grace Natalie diduga telah melanggar Pasal 156A KUHP, Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 14 juncto Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.[tp]

 

 

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini