Proyek Meikarta. FOTO: Istimewa

telusur.co.id– Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi terkait administrasi persyaratan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andal Lalin).

“Semua izin yang berhubungan dengan pengurusan IMB Meikarta harus diperiksa,” kata Ketua LAMI Kabupaten Bekasi, Choiri yang akrab disapa Heri, kepada wartawan, Jumat (2/11/18).

Pria yang berpengalaman di dunia intelejen ini mengungkapkan, jika setiap pengembang harus mengantongi Andal Lalin sebagai syarat terbitnya perizinan.

“Andal Lalin itu sebuah kewajiban yang harus dilakukan pengembang sebelum mendapat persetujuan dari Kementerian Perhubungan,” ungkap Koordinator LAMI Jawa Barat ini.

BACA JUGA :  Dinilai Pilih Kasih, Kepala SMK Kritisi Penyaluran Bantuan Kemendikbud

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Bekasi, Yaya Suyatna, mengaku belum melihat lebih jelas berkas Andal Lalin dari Meikarta, dan yang lebih paham betul adalah Mantan Kadishub, Suhup, yang sekarang duduk sebagai Asda III.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini