Margarito Kamis/Istimewa

Oleh : Margarito Kamis

 

Pemilihan presiden secara langsung sesudah UUD 1945 diubah sebanyak empat kali secara berturut-turut,  telah berlangsung sebanyak 3 kali, dan segera menjadi 4 kali. Tetapi sejauh ini, tidak tersedia data yang cukup kredibel yang terpublikasi secara luas, tentang biaya yang digunakan, secara riil, selama kontestasi yang, agak sulit untuk tak mengatakan mahal ini.

Malapetakalah yang terjadi bila capres-cawapres tidak menyediakan  uang, dalam jumlah yang tak terbayangkan oleh orang kebanyakan. Mengapa? Sejarah pemilihan presiden, sama dengan sejarah pemilihan konsul pada masa republik Romawi, Romawi kuno adalah sejarah yang didominasi uang, bukan sejarah tentang reputasi kandidat.

 Romawi Kuno

Uang, dalam kampanye pemilihan presiden, boleh jadi bukan satu-satunya faktor penentu, segala-galanya, kemenangan capres-cawapres. Tetapi tulis Richard H. Falon dalam dunia modern uang, dalam kata-katanya is the mother milk campaign politics. Membangun organisasi kampanye, surat-menyurat, telephon, advertising,   media, perjalanan, sekadar ilustrasi, merupakan varian kecil soal yang membutuhkan uang dalam medan pertempuran pilpres.

Falon mengingatkan karena menjadi mother milk of election campaign, uang juga dapat mendistorsi dan menyebarkan kerusakan dalam seluruh proses pemilihan. Dalam contoh korupsi yang sangat kasar, orang berada mendagangkan uang secara tidak jujur kepada politisi tertentu, dan mengharapkan kemurahan hati mereka. Walaupun tidak didahului dengan perundingan resmi, pendonor besar membeli akses ke politisi, dan akses tersebut pada waktunya tertransfer menjadi pengaruh.

Perihal uang dalam pemilihan yang berfungsi sebagai sumbu korupsi, dicatat oleh Syed Husen Alatas sebagai penyebab terbesar korupsi di Romawi Kuno. Korupsi di Romawi kuno, tulis Alatas berputar disekitar sistem pemilihan konsul. Sindikat jual beli suara dalam pemilu konsul merupakan pekerjaan yang dijalani orang tertentu. Harga sekian untuk jumlah suara sekian, adalah salah satu pola jual beli suara.  Uang tidak diserahkan langsung, tetapi melalui orang ketiga, sequestres, untuk diperiksa, dan ketika pemilu berakhir kriminal spesis ketiga, divisores, membagi-bagikan uang itu.

Menancap kuat dalam sistem pemilihan konsul khas republik Romawi,  dan menyadari agen suap lebih aktif dan gesit dalam bersiasat, Cicero, ahli hukum dan pendahulu advokad ini membujuk Marcius Figulus, Konsul Senior, mengajukan kepada Senat, lembaga pembuat hukum ciptaan Romulus, Kaisar Romawi pertama, membuat Undang Undang (UU) yang melarang praktik jual beli suara. Berhasil, dan UU ini disebut mirip namanya, lex Figula.  Persis hukuman dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu saat ini, lex figula mengualifikasi penerima suap sebagai pelanggaran pidana.

BACA JUGA :  Margarito: Preshold Nol Persen Bantu Jokowi Lepas Dari Belenggu Parpol Pendukung

Cukup menarik, tulis Robert Haris, ketika Rancangan Undang Undang (RUU) itu diperdebatkan, Galba, salah satu kandidat Konsul yang ikut dalam perdebatan itu, bukan karena menyatakan mengundurkan diri sebagai salah satu kandidat dalam pemilihan konsul itu, tetapi penilaiannya. Galba tegas menyatakan tak ada kemuliaan untuk berpartisipasi dalam kontes kotor ini, yang mencoreng kenangan para leluhur.

 Tak Terhentikan

 Waktu berputar mengantarkan praktek busuk zaman Romawi kuno itu ke zaman modern. Seperti Romawi kuno, pemilihan di zaman modern pun sama, bertumpu pada uang. Seperti di masa Romawi kuno, uang tetap saja bertumpu pada segelintir bangsawan ekonomi, pemilik uang, sesuatu yang walau sempat dicemaskan oleh, misalnya George Washington.

Biaya yang diperlukan untuk menjadi nominator capres dari partai republik dan demokrat terus meningkat dari waktu ke waktu, dengan cara mendapatkan yang berbeda pula dari waktu ke waktu. Tidak ada catatan valid tentang berapa jumlah uang yang disumbangkan pribadi-pribadi atau korporasi hingga kampanye presiden Amerika ke-7. Tetapi Andrew Jackson, dalam catatan Herbert E. Alexander, setelah terpilih menjadi presiden memberi bantuan pekerjaan dan kebijakan-kebijakan kepada para penyumbang.

Sumbangan tipikal ini perlahan-lahan melembaga, meningkat dari waktu ke waktu. Itu sebabnya pada pemerintahan Theodore Rosevelt, tepatnya pada tahun 1907 dibentuk hukum yang melarang korporasi memberi sumbangan. Tiga tahun kemudian, untuk pertama kalinya dibentuk UU yang mengharuskan keterbukaan dana kampanye. Sial, bukannya berkurang, praktik ini memompa laju korupsi. Untuk mencegahnya dibentuk Corrupt Practices Act 1925.

Seperti menangkap angin, Corrupt Practices Act, yang diandalkan itu tak banyak berguna. Biaya kampanye pilpres terus meningkat dari waktu ke waktu. Pola mendapatkannya juga berkembang, termasuk acara penggalangan dana, melalui acara makan malam, yang harga sepiring makanan dapat mencapai harga $ 5000.

BACA JUGA :  Cuti Terbatas, Presiden Diistimewakan

Tak menyerah, pada tahun 1940 dibentuk Hatcs Act, yang secara ringkas membatasi sumbangan perorangan kepada kandidat tidak boleh lebih dasri $ 5000. Tak mempan, pada tahun 1961 dibentuk Commission on Campaign Cost, dan pada tahun 1966 muncul gagasan membentuk Federal Election Commission. Akhirnya tahun 1971 dibentuk Federal Election Campaign Act, menggantikan Federal Corrupt Practices Act 1925. Isi Federal Election Commission Act itu, sebagaian secara substansial dapat ditemukan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Lucu, sembari menyiapkan Federal Election Commission, mereka juga membentuk Revenue Act. UU ini memberi kompensasi pajak pertambahan nilai sebesar sumbangan yang diberikan kepada kandidat presiden. Begitulah sebagian kenyataanya. Uang menghasilkan uang, begitulah sejatinya, karena presiden-presiden terpilih harus memberi jabatan kepada penyumbang tertentu, terbesar. Presiden Nixon misalnya mengangkat, tulis Herbert E. Alexander, mengangkat sebanyak 319 orang dalam jabatan tinggi federal.

Jimmy Carter mengangkat, misalnya Marvin L Warner, pengembang real estate di Ohio menjadi duta besar di Switzerland. Milton Wolfe, penyumbang terbesar lainnya, diangkat jadi duta besar untuk Austria. Nama-nama ini, tentu sekadar contoh melengkapi Nelson D. Rockeffeler, yang  menandai pemilu presiden 1961 sebagai pertarungn dirinya dengan Barry Goldwater. Berbeda dengan mereka, Theodore Rosevelt, yang dinilai membungkuk kepada, terutama Andrew Carniege, segera melupakan mereka setelah dirinya terpilih jadi presiden.

Begitulah uang dan politik. Ada yang membekas ada pula yang tidak. Karena itulah, William Howarad Taft tidak mau membungkuk pada konglomerasi. Charles Taft, abangnya, bertindak sebagai penyedia dana kampanyenya. Cara ini dipilih Taft sebagai cara menghindari keharusan membagi jabatan dan membuat kebijakan yang menguntungkan mereka. Begitulah konsekuensi sumbangan dalam pilpres.[****].

 

Margarito Kamis, (Doktor Hukum Tata Negara, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara).

 

 

 

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini