Jubir KPK Febri Diansyah/Net

telusur.co.id – Pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap anggota DPR RI, Nico Siaahan dalam kasus perkara dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon, dengan tersangka Bupati nonaktif Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, ternyat untuk mendalami tentang kegiatan parpol PDI Perjuangan di Bulan Oktober 2018.

Hal itu sebagaimana disampaikan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, dalam pesan singkat, kemarin.

“Terkait dengan kegiatan tersebut, sebelumnya dari pihak lain, KPK terima pengembalian uang Rp 250 juta. Diduga uang itu diberi oleh tersangka SUN. Sehingga pengembalian tersebut dibuatkan berita acara dan jadi bagian dari berkas perkara ini,” kata Febri.

KPK, kata Febri, menduga dana itu diberikan sebagai sumbangan untuk kegiatan partai politik di hari Sumpah Pemuda tahun 2018.

Adapun, Junico BP Siahaan atau Nico Siahaan merupakan ketua panitia acara Sumpah Pemuda ke-90 yang digelar PDI Perjuangan, di Jakarta Expo Center Kemayoran.

“KPK menemukan indikasi sumber dana tersebut terkait dengan fee proyek di Cirebon yang juga menjadi salah satu objek penanganan perkara,” kata Febri.

Diketahui, dalam kasus yang melilit Sunjaya Purwadisastra, Sekretaris Dinas PUPR Gatot Rachmanto diduga memberikan uang suap kepada Bupati Cirebon itu melalui seorang ajudan, sebesar Rp 100 juta.

Suap, terkait fee karena telah melantik Gatot sebagai Sekda Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.

Sedangkan dugaan penerimaan gratifikasi, Bupati Cirebon Sunjaya diduga menerima uang total senilai Rp 6,4 miliar. Uang tersebut disimpan dalam rekening atas nama orang lain yang dikuasai oleh Sunjaya.

KPK menduga Sunjaya Purwadisastra memasang tarif untuk setiap jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon. Untuk tarif jabatan Camat, Sunjaya mematok harga Rp 50 juta. [ipk]

Bagikan Ini :