Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens. Foto: telusur.co.id

telusur.co.id – Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai reuni alumni 212 adalah gerakan oposisi politik. Jika dilihat dari sejarahnya, gerakan 212 muncul saat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang dituduh melakukan penistaan agama. Gerakan itu bermaksud membela umat Islam yang saat itu dinilai dilecehkan oleh Ahok.

“Sejak saat itu, gerakan yang kini dikenal Persaudaraan Alumni (PA) 212) masih sering melakukan aktivitas keagamaan. Namun, aktivitas itu, dimanfaatkan oleh para politisi untuk melakukan politik,” kata Boni dalam diskusi bertajuk ‘Reuni 212: Gerakan Moral atau Politik’ di bilangan Jakarta Selatan, Sabtu (1/12/18).

Ketika pertama kali muncul di akhir 2016, kata Boni, gerakan 212 masih memiliki dua warna yaitu gerakan moral dan gerakan politik. Massa yang datang dari berbagai daerah pun tergerak kerinduan untuk membela kesucian iman. Namun, di saat yang sama, elite dari gerakan ini sebagian sudah menjadi tim sukses politik.

“Dari segi waktu, 212 yang semakin aktif menjelang pemilu 2019, berdasarkan apa yang kami amati, menunjukkan bahwa komunitas 212 memang telah menjadi gerakan politik,” kata Boni.

Dikatakan Boni, hal itu terbukti dengan adanya kontrak politik atau Pakta Integritas GNPF Ulama yang diteken Prabowo-Sandi.

“Gerakan 212 telah menjadi gerakan oposisi politik yang ingin memperjuangkan kekuasaan dan menghendaki pemerintahan Presiden Jokowi berakhir pada pilpres 2019. Dengan kata lain, reuni 212 yang akan digelar esok merupakan murni oposisi politik untuk melawan pemerintahan saat ini,” demikian Boni. [Far]

Bagikan Ini :