Mantan Pimpinan Komnas HAM, Natalius Pigai/Net

telusur.co.id – Aktivis HAM Natalius Pigai tidak sepakat jika Reuni Akbar Mujahid 212 dikatakan sebagai gerakan politik. Menurutnya, kegiatan tersebut hanya sebatas reuni, pengulangan sejarah.

“Jadi gini, 212 itu dimana titik kulminasi momentum tertinggi nilai demokrasi yang diperjuangkan oleh komunitas Islam di Indonesia, dimana itu terjadi pada tanggal 2 bulan 12 tahun 2016,” kata Pigai dalam diskusi publik bertajuk ‘Reuni 212: Gerakan Moral atau Politik?’ di Gado-gado Boplo, Jakarta Selatan, Sabtu (1/12/18).

Dia menegaskan, 212 adalah kepentingan untuk memperjuangkan nilai-nilai keumatan, yakni umat Islam. Tujuannya adalah memperjuangkan keadilan bagi umat Islam.

“Itu aja, tidak lebih tidak kurang, ga ada politik,” tegasnya.

Pigai mengungkapkan, yang akan hadir dalam Reuni Akbar 212 adalah seluruh komponen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap perjuangan umat Islam, tidak terbatas pada pendukung Prabowo-Sandi.

“Ini gerakan memperjuangkan keadilan bagi umat Islam. Jangan campurkan, jangan simplifikasi dalam nilai-nilai politik yang partikular, sangat kecil. Nanti kasihan orang Islam menderita di republik ini,” tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai reuni alumni 212 adalah gerakan oposisi politik. Jika dilihat dari sejarahnya, gerakan 212 muncul saat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang dituduh melakukan penistaan agama. Gerakan itu bermaksud membela umat Islam yang saat itu dinilai dilecehkan oleh Ahok. (ham)

Bagikan Ini :