Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kiri) bersama Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding (kanan)./telusur.co.id

telusur.co.id – Presiden RI Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar pegawai negeri sipil menjadi ASN dengan status PPPK.

Terkait itu, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menduga itu bagian dari strategi jelang kampanye Pilpres 2019.

Dirinya heran, mengapa hal itu tidak dilakukan sedari dulu, bukan jelang mendekati pemilu.

“Ya karena mau pemilu,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/18).

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menjelaskan pentingnya aturan PPPK ini.

Lantaran, pemerintah menyadari masih banyak pegawai honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas.

Moeldoko mengatakan nantinya para tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi PPPK harus mengikuti proses seleksi sesuai merit sistem. Seleksi berbasis merit merupakan prasyarat dasar dalam rekrutmen ASN.

“Hal ini sama dengan seleksi di TNI dan Polri yang semuanya sudah berbasis pada seleksi yang profesional,” kata dia. [ipk]

Bagikan Ini :