Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar sosialisasi merger dan akuisisis KPPU di Hotek Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (3/12/18).

telusur.co.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus berupaya melakukan sosialisasi kewajiban lapor bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Karena,  setidaknya, dalam lima tahun terakhir 300-an perusahan yang telah listing dalam pasar modal belum lapor, padahal kewajiban ini telah ada sejak tahun 1999.

Ketua KPPU Kurnia Toha mengatakan, pelaporan ini penting untuk menjaga persaingan usaha yang sehat sebagaimana di atur dalam pasal 28 dan 29 UU 5/1999 mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

“Kami berharap baik perusahaan yang sudah listing di bursa efek atau yang masih tertutup, kalau melakukan merger apalagi nilai asetnya diatas Rp 5 triliun, maka laporlah secepatnya,” kata Kurnia dalam sosialisasi merger dan akuisisis KPPU di Hotek Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (3/12/18).

Dijelaskannya, jenis transaksi perusahaan yang wajib lapor antara lain bagi perusahaan yang melakukan penggabungan dengan nilai aset lebih dari Rp 2,5 triliun, peleburan dua perusahaan dengan nilai aset Rp 2,5 triliun juga, pengambilalihan saham baik saham perusahaan itu maupun perusahaan yang sahamnya dimiliki publik.

Kemudian, bagi perusahaan di atas wajib melapor ke KPPU dalam jangka waktu 30 hari kerja setelah yuridis.

Tak sampai disitu, Kurnia menerangkan, bagi perusahaan tertutup (non-tbk) usai pemberitahuan perubahan ad/art dari Kemenkumham terbit. Sedangkan perusahaan terbuka (tbk), usai pengumuman merger melalui keterbukaan informasi publik. Sementara untuk non PT dan perusahaan asing, sejak perjanjian transaksi ditandatangani.

“Pelaporan ini kewajiban adiminstrasi bagi para pelaku usaha dan memang akan kami periksa apakah akan berpotensi melanggar persaingan usaha sehat atau tidak,” jelas Kurnia.

Ia mengimbau bagi para pelaku usaha yang melakukan merger untuk tidak khawatir. Sebab, hal ini merupakan upaya KPPU dalam memajukan perusahaan-perusahaan tanpa merugikan masyarakat.

Kurnia menegaskan, bila perusahaan tak melapor atau terjadi keterlambatan, KPPU berwenang menjatuhkan denda administrasi sebesar Rp 1 miliar perhari keterlambatan dengan maksimum denda Rp 25 miliar.

Lalu ia menjelaksan, bila selama pelaporan tersebut didapat potensi pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat, pihaknya bakal menjatuhi sanksi. “Sanksinya bisa peringatan, atau ada kewajiban yang harus dipenuhi supaya rakyat tidak rugi,” pungkasnya. (ham)

Bagikan Ini :