Ilustrasi. FOTO: Istimewa

telusur.co.id – LBH Masyarakat mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mempercepat upaya membongkar praktik korupsi pengadaan obat anti retroviral (ARV) yang diduga dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Obat-obat anti retroviral digunakan dalam terapi guna menekan laju perkembangan HIV dalam tubuh serta meningkatkan produksi imun orang dengan HIV/AIDS. Terapi ARV berperan penting dalam upaya pencegahan HIV. Ketika virus berhasil ditekan sampai pada tingkat tidak terdeteksi, sangat kecil kemungkinannya virus tersebut dapat ditularkan

“Korupsi pengadaan obat ARV, dengan demikian, bukan hanya merugikan negara dan orang dengan HIV/AIDS, tetapi juga masyarakat yang lebih luas,” kata Koordinator Riset dan Kebijakan LBH Masyarakat, Ajeng Larasati, Senin (3/12/18).

Menurut Ajeng, dugaan praktik korupsi pengadaan obat ARV semakin terdengar sejak awal tahun 2018. Beberapa pihak sudah dipanggil Kejaksaan dan didengar keterangannya, namun sampai saat ini belum ada perkembangan signifikan dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI.

“Praktik korupsi pengadaan obat ARV ini menciderai semangat penanggulangan HIV di Indonesia,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, 1 Desember kemarin seharusnya tidak berhenti pada Peringatan Hari AIDS sedunia, namun juga untuk bertanya pada pemerintah, khususnya Kejaksaan Agung dan Kementerian Kesehatan: serius atau tidak untuk mengatasi masalah HIV/AIDS di negeri ini?

“Penuntasan kasus korupsi pengadaan obat ARV ini sesungguhnya adalah ujian terhadap Kejaksaan Agung dan Kementerian Kesehatan. Di bawah pimpinan M. Prasetyo, Kejaksaan Agung tak kunjung menunjukkan prestasi gemilang di bidang penegakan hukum maupun pemberantasan korupsi,” ungkapnya.

Sementara itu, lanjut dia, di bawah pimpinan Nila Moeloek, Kementerian Kesehatan juga belum memperlihatkan terobosan signifikan dalam upaya penanggulangan HIV.

“Oleh karena itu, LBH Masyarakat mendesak Kejaksaan Agung RI untuk melakukan investigasi secara efektif dan transparan. Kementerian Kesehatan juga harus bersikap ksatria dan memberikan akomodasi seluas-luasnya bagi Kejaksaan Agung RI dalam melakukan investigasi,” tukas Ajeng. [Far]

Bagikan Ini :