Rusdianto Samawa/Dok Pribadi

Oleh : Rusdianto Samawa

Direktur Eksekutif Global Base Review (GBR)

 

Pada tahun 2016 – 2017 Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) melakukan kajian komprehensif atas banyaknya koperasi yang tidak aktif dan hanya papan nama. Sehingga Kemenkop dan UKM sempat mengimbau masyarakat Indonesia apabila menemukan dan pernah menjadi anggota koperasi yang sudah tidak aktif agar dapat melaporkan kepada dinas terkait. Demikian informasi yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Tujuan yang sangat beralasan, perlu dilakukan dalam rangka reformasi total koperasi: anggota, legalitas hingga modal yang wajib mereka miliki. Disisi lain, ingin menuju pada status koperasi Indonesia yang berkualitas.

Menurut Menkop dan UKM bahwa ada tiga hal utama sebagai langkah mengembalikan citra koperasi, yaitu rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan. Pemerintah beranggapan, banyak berdiri koperasi namun kurang memperhatikan kualitas, kapasitas, dan daya saingnya. Artinya, pemerintah ingin lebih sedikit jumlahnya namun banyak anggotanya sehingga aset dan volume usaha koperasi itu akan cepat berkembang.

Berdasarkan data Kemenkop dan UKM saat ini jumlah koperasi di Indonesia sebanyak 212.000 koperasi. Dari jumlah tersebut, 152.000 koperasi yang aktif dan yang tidak aktif sebanyak 61.000 koperasi. Sepanjang empat tahun ini sudah ada 40.013 koperasi yang di bubarkan pemerintah. Sementara, ada 19.843 dalam tahap perbaikan dan sinkronisasi data. Hingga saat ini ada sekitar 80.008 koperasi rajin melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT).

Teknis pembubarannya: badan hukumnya dinyatakan bubar oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Melalui dinas koperasi diumumkan daftar koperasi yang badan hukumnya dibekukan dalam jangka waktu tiga bulan. Kalau saja ada kesadaran untuk diaktifkan, maka dipulihkan.

Upaya lain Kemenkop dan UKM menjalin kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menggratiskan pengurusan hak cipta, serta dengan ikatan notaris untuk menggratiskan pembuatan akta pendirian koperasi.

Pembubaran koperasi adalah penghentian kegiatan koperasi yang diikuti tindakan pemberesan dan penyelesaian hak dan kewajiban koperasi terhadap pihak ketiga dan para kreditornya. Hal itu, disebabkan koperasi dalam masalah yang berasal dari luar koperasi.

Berdasarkan Bab X UU No.25/1992: “Pembubaran koperasi dapat dilakukan dengan 2 alasan: (a) Karena para anggota koperasi menghendaki pembubaran koperasi, dan (b) Karena keputusan”. Dasar Pembubaran, likuidasi/penyelesaian, dan berakhirnya status badan hukum koperasi diatur dalam Pasal 102 sampai 111 UU No. 17 Tahun 2012. Dasar yang memutuskan pembubaran koperasi diatur dalam Pasal 102 UU No. 17 Tahun 2012 dan berdasarkan Keputusan Menteri, jangka waktu berdirinya telah berakhir. Selain itu, tidak menjalankan organisasi dan usahanya selama 2 tahun berturut turut.

Diajukan pada rapat anggota oleh pengawas atau anggota mewakili paling sedikit 1/5 dari anggota proses likuidasi pendiri koperasi yang dibuat dalam notulen rapat. Notulen rapat yang telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian akan mengikat para pihak layaknya undangundang sejak lahirnya kesepakatan para pihak (asas konsensualisme) yang ditandai dengan ditandatanganinya notulen rapat tersebut oleh para pihak.

Dampak dari pembubaran koperasi sangat besar, seperti tidak lagi terbangun kolektivitas dan jauh dari nilai-nilai: menolong diri sendiri, tanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan don kesetiakawanan.

Berdirinya koperasi sudah jelas ada semangat para anggota koperasi yang percaya pada nilai-nilai etis dari kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang-orang lain. Maka pembubaran Koperasi sesungguhnya melanggar prinsip-prinsip Pancasila itu sendiri.[***]

Bagikan Ini :