Pakar Komunikasi Emrus Sihombing dalam diskusi bertajuk "Pengelolaan BUMN di Era Pemerintahan Joko Widodo" di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/18).

telusur.co.id – Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menilai, kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga yang diberlakukan oleh pemerintah justru membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam hal ini PT Pertamina merugi.

Meski dia mengakui bahwa kebijakan itu sebenarnya memang pro terhadap rakyat kecil, namun menurut dia seharusnya pemerintah tidak membebankannya kepada PT Pertamina.

“Bahan bakar satu harga merupakan suatu hal yang positif, tetapi bukan menjadi beban kepada BUMN itu sendiri. Pemerintah juga harus bayar,” kata Emrus dalam diskusi bertajuk “Pengelolaan BUMN di Era Pemerintahan Joko Widodo” di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/18).

Dia menegaskan, biaya pendistribusian BBM ke Papua harusnya ditanggung oleh APBN, bukan oleh PT Pertamina. Pasalnya, Pertamina merupakan salah satu perusahaan plat merah yang tugasnya untuk mencari keuntungan bagi negara.

“Sehingga akutansinya jelas, pemasukannya dan pengeluarannya. Saya mengatakan kalau itu gratis pemerintah harus bayar ke Pertamina, sehingga jelas, kalau begitu nanti Pertamina jadi pusing sendiri,” tandasnya. (ham)

Bagikan Ini :