foto: Ilustrasi/net

telusur.co.id- Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim menilai, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berpotensi bakal membuat para guru honorer ‘gigit jari’. Meskipun, ada beberapa poin yang menguntungkan.

“Mencermati PP Nomor 49 ini maka ada beberapa hal krusial didalamnya dan sangat berpotensi membuat guru honorer gigit jari meskipun ada beberapa point pula yang menguntungkan, kata Ramli dalam keterangannya kepada telusur.co.id, Selasa (4/12/18).

Dia menjelaskan, beberapa point yang menguntungkan adalah pembatasan usia berbeda dengan seleksi CPNS.  Jika CPNS dibatasi maksimal 35 tahun, maka untuk P3K ini diberikan batasan usia 1 tahun sebelum pensiun.

Keuntungan lainnya, lanjut Ramli, ialah di P3K ini akan mendapat gaji dan tunjangan yang sama dengan PNS. Ada pula berbagai jaminan seperti jaminan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan kamatian dan bantuan hukum.

Namun, para guru honorer juga jangan bergembira terlebih dahulu. Sebab, ada beberapa pasal krusial yang patut dicermati di dalam  P3K.

Pasal-pasal  tersebut, kata Ramli, ialah  jika PNS, sekali perjanjian hingga pensiun, maka P3K dalam pasal 37 ayat 1 bisa berarti masa kerjanya setahun dan dapat diperpanjang lagi bila masih dibutuhkan seperti disebutkan dalam pasal 37 ayat 2. “Jika benar seperti itu, maka ini hanya perpindahan dari SK PTT Bupati/walikota atau gubernur,” kata dia.

Lebih lanjut, Ramli mempertanyakan, saat ini apakah semua guru honorer sudah memiliki setrikat pendidikan?. Jika belum, maka harus siap-siap kecewa atas PP tersebut.

“Apakah bapak dan ibu guru honorer sudah memiliki sertifikat profesi sebagai pendidik? Jika belum maka bersiap-siaplah gigi jari lagi karena berdasarkan pasal 16 ayat f, bapak dan ibu bisa mengikuti seleksi menjadi PPPK jika memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang masih berlaku artinya buat guru harus lulus PPG/PLPG dan mendapat sertifikat pendidik,” jelas dia.

“Kami coba menelusuri data ini dan ternyata amat sangat sedikit jumlahnya guru K2 atau Non Kategori yang telah memiliki sertifikat pendidik. Saat ini justru di sekolah swasta yang banyak guru Non PNS yang memiliki sertifikat pendidik,” sambungnya.

Oleh karena itu, IGI bepandangan, kajian dalam PP ini belum jelas sumbernya. Sebab, jika dibebankan ke daerah, maka hampir bisa dipastikan akan bernasib sama dengan PTT saat ini atau honorer karena kemampuan daerah yang beragam.

“Setelah bapak dan ibu terangkat jadi P3K maka Bab X memberikan ancaman pemutusan hubungan kerja dengan banyak kemungkinan. Persoalannya selanjutnya adalah, apakah jika mereka gagal seleksi menjadi P3K masih akan mengajar sebagai honorer? Jika tidak maka ini justru akan menghilangkan pekerjaan mereka,” tandasnya.[far]

Bagikan Ini :