foto net

telusur.c.id- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaklumi, jika banyak masyakarat yang tertipu investasi bodong berkedok koperasi. Hal itu disebabkan, banyak praktik koperasi dalam pemasaran produk investasinya melibatkan publik figur, seperti artis, tokoh agama dan kepala daerah.

“Foto para tokoh itu dipajang di kantor mereka untuk mengelabui masyarakat. Padahal, saya jamin, para tokoh itu tidak tahu-menahu nama mereka dipakai koperasi bodong sebagai gimmick marketing untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa batas. Banyak kasus seperti itu,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam Lumban Tobing dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Waspada Penipuan Berkedok Koperasi’ di gedung Kemenkop dan UKM, Jakarta, Selasa (4/12/18).

Tongam memandang, praktik penipuan berkedok koperasi ini terjadi tidak terlepas dari kesalahan masyarakat sendiri yang mudah tergiur dengan penawaran produk investasi berbunga tinggi.

“Mereka ingin cepat kaya, sehingga tak lagi menggunakan logika yang sehat untuk menilai suatu produk investasi berbunga tinggi,” paparnya.

“Jadi, masalahnya ada di masyarakat yang begitu mudah tergiur. Intinya, mereka serakah,” sambungnya.

Oleh karena itu, OJK menyarankan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan investasi di koperasi.

“Harus bisa membedakan mana koperasi yang benar-benar koperasi, mana koperasi bodong yang abal-abal”, tegasnya.

Selain itu, Togam juga menyebut, saat ini banyak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang berpraktik, namun tidak memiliki ijin pendirian. Solusinya, kata dia, harus ada pengawasan periodik, persyaratan untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala, dan perlu dilakukan inovasi untuk mengikuti perkembangan era digital.

“Kita harus menyadari, pelaku lebih canggih dari aturan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah perlu tindakan preventif,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Ketua KSP Nasari Sahala Panggabean mengungkapkan, nama KSP Nasari pernah digunakan oknum tak bertanggungjawab untuk melakukan penipuan online (melalui SMS Blast dan WhatsApp) dengan menyebarkan informasi kepada pemilik nomor ponsel.

“Oknum menawarkan kemudahan memperoleh pinjaman kepada korban tetapi lebih dahulu korban harus mentransfer biaya administrasi dengan jumlah tertentu sebagai syarat pencairan pinjaman,” ungkap Sahala.

Dijelaskannya, keengganan masyarakat mencari kebenaran informasi yang diterima tersebut akan dimanfaatkan oleh oknum untuk memperoleh keuntungan tertentu dengan melakukan penipuan. “Saat kita sedang lengah, kita bisa terkena penipuan online,” bebernya.

Oleh karena itu, Sahala mendorong para korban untuk melaporkan penipu kepada pihak berwajib. KSP Nasari juga memproteksi diri dengan pasang pengumuman yang menyatakan tidak ada pelayanan simpanan dan pinjaman secara online.

“Kita juga menyediakan Call Center dan website resmi yang memberi segala informasi terkait Nasari. Saya juga mendorong Kemenkop UKM dan Dekopin proaktif melakukan literasi dan edukasi, termasuk iklan layanan masyarakat,” pungkasnya.[far]

Bagikan Ini :