Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono/telusur.co.id

telusur.co.id – Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono mengkritisi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelesaian kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan quay container crane (QCC) tahun 2010 yang melibatkan tersangka, mantan Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost (RJ) Lino.

Hingga saat ini, lembaga anti rasuah itu belum juga melanjutkan kasus itu ke meja persidangan. Padahal, sudah 3 tahun RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka.

“Ini yang saya challenge dari KPK. Kenapa KPK sampai hari ini tidak pernah menyidangkan RJ Lino. Ada apa sampai 3 tahun,” kata Arief dalam diskusi bertajuk “Pengelolaan BUMN di Era Pemerintahan Joko Widodo” di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/18).

Dalam kasus ini, RJ Lino diduga sudah menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk langsung PT Huang Dong Heavy Machinery (HDHM) dari China dalam pengadaan tiga unit QCC.

Wakil Ketua Umum Partai Herindra ini mengungkapkan, pengadaan QCC sernilai Rp 100-an miliar itu sebenarnya sudah terjadi pada era Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Yang mana ketika itu, RJ Lino membeli QCC secara ijon.

“Akhirnya terjebaklah dalam sebuah perjanjian untuk secara otomatis melakukan perpanjangan operasional sebuah terminal peti kemas di Tanjung Priok. Artinya sebenarnya ini bukan kesalahan dari ibu Rini Soemarno (selaku Menteri BUMN),” pungkas Arief. (ham)

Bagikan Ini :