Wakil Ketua DPR, Utut Adianto/telusur.co.id

telusur.co.id – Jaksa Penuntut Umum dari KPK, mengancam akan menjemput paksa Wakil Ketua DPR, Utut Adianto untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terhadap Bupati Nonaktif Purbalingga, Tasdi, jika tidak hadir dalam persidangan.

Hal tersebut disampaikan JPU, Roy Riyadi usai sidang di Pengadilan Tipikor, Semarang, Rabu (5/12/18).

Dalam sidang hari ini, jaksa menyampaikan surat izin ketidakhadiran Utut yang masih menjalankan tugas dinas ke Myanmar.

Politikus PDI Perjuangan itu, diketahui untuk kedua kalinya tidak hadir memenuhi panggilan sebagai saksi dalam sidang Tasdi.

Jika sampai tiga kali panggilan Utut tidak memenuhi, jaksa berencana memanggil paksa.

“Kami minta waktu satu minggu untuk menghadirkan saksi pada sidang pekan depan,” kata JPU Roy, dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Antonius Widijantono.

Menurut Roy, sebagaimana dimuat antara, kesaksian Utut sangat dibutuhkan karena yang bersangkutan memberikan uang langsung kepada terdakwa.

Majelis hakim kemudian menunda sidang hingga pekan depan untuk melanjutkan pemeriksaan saksi.

Tasdi yang merupakan politikus PDI Perjuangan, ia diduga sebagai pihak penerima dalam kasus suap itu.

Diduga Tasdi menerima fee Rp 100 juta dari pemenang proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap II tahun 2018 senilai Rp 22 miliar.

Diduga, pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee sebesar 2,5 persen dari total nilai proyek, yaitu sebesar Rp 500 juta.

Proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center merupakan proyek tahun jamak (multi years) yang dikerjakan selama tiga tahun dari 2017-2019 senilai total Rp 77 miliar.

Utut menjadi Wakil Ketua DPR RI pada Maret 2018. Posisi tersebut mengisi kursi pimpinan DPR RI tambahan setelah perubahan kedua UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). [ipk]

Bagikan Ini :