telusur.co.id – Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai Badan Pengawas Pemilu telah ‘masuk angin’.

Hal itu dikatakan Boni, berdasarkan statement anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo yang mengatakan Reuni 212 tidak terdapat pelanggaran kampanye.

Yang jadi permasalahan, kata Boni, statement yang dilontarkan Ratna hanya berdasarkan pemantauan dari televisi.

“Bawaslu tidak bisa menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan di media (saja),” kata Boni di warung Gado-gado Boplo, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/12/18).

Seharusnya, kata Boni, Bawaslu melakukan penyelidik lapangan untuk melakukan evaluasi faktual yang objektif.

“Sejauh ini kami melihat Bawaslu bias dan permisif dengan pelanggaran ini. Bawaslu membuat kesimpulan prematur bahwa Reuni 212 tidak melanggar aturan kampanye,” ungkapnya.

Menurut Boni, kesimpulan yang dilakukan oleh Bawaslu telah mengabaikan fakta. Dirinya, bahkan mencurigai jangan-jangan ada permainan kepentingan praktis sehingga Bawaslu tidak berlaku obyektif dalam mengevaluasi segala bentuk pelanggaran Pemilu.

Apalagi, keputusan Bawaslu selayaknya disampaikan secara kolektif kolegial berdasarkan hasil pencermatan bersama.

Boni menjelaskan dalam pelaksanaan Reuni 212 saat itu ada pengelompokan massa pendukung salah satu calon presiden.

Ada juga, simbol kampanye berupa spanduk dan dihadiri pula oleh calon presiden Prabowo Subianto.

“Lebih konkrit lagi, ada pemutaran lagu ‘2019 ganti presiden’ video orasi Rizieq Shihab tentang ‘tidak boleh memilih partai penista agama’,” katanya.

Bukti-bukti tersebut lanjut Boni, menunjukkan bahwa kegiatan Reuni 212 telah digeser dari gerakan moral menjadi gerakan kampanye.

“Gerakan tersebut melanggar pasal 275 dan 276 dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang menetapkan kampanye dalam bentuk rapat umum dilakukan 21 hari sebelum masa tenang. Jadi ini jelas curi start kampanye,” tandasnya.[far]

Bagikan Ini :