Pemuda Peduli Soeharto (PPS) melaporkan Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah ke Bawaslu RI, Rabu (5/12/18). Basarah dilaporkan terkait pernyataannya yang menyebut Presiden RI kedua, Soeharto, sebagai 'Guru Korupsi'.

telusur.co.id – Pemuda Peduli Soeharto (PPS) melaporkan Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah ke Bawaslu RI, Rabu (5/12/18). Basarah dilaporkan terkait pernyataannya yang menyebut Presiden RI kedua, Soeharto, sebagai ‘Guru Korupsi’.

Pelapor, Oktoberiandi mengatakan, Basarah diduga melanggar pasal 280 ayat (1) huruf c UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Dikatakannya, pasal tersebut melarang pelaksana, peserta atau tim kampanye melakukan penghinaan kepada seseorang, agama, suku, ras, calon dan/atau peserta pemilu lain.

“Kami duga beliau melanggar aturan pemilu,” kata Oktoberiandi di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/11).

Saat melapor, Oktoberiandi didampingi oleh Tim Advokat Peduli Soeharto (TAPS) Agung Syahputra. Menurut Agung, apa yang dikatakan Basarah yang merupakan Jubir Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan tidak memiliki fakta hukum sama sekali sehingga perlu ditindaklanjuti secara hukum.

“Tujuan pelaporan ini adalah mencegah seorang politisi atau kalangan lainnya agar tidak melakukan hal yang serupa di kemudian hari terhadap Mantan Presiden Republik Indonesia atau Tokoh Nasional lainnya. Bagaimanapun Presiden Soeharto telah berjasa di Indonesia selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia,” kata Agung.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pelapor dan Tim Advokat Peduli Soeharto (TAPS) berharap Bawaslu dapat memeriksa Basarah. Tak hamya itu, dia juga meminta Basarah dikenakan sanksi hukum sebagaimana mestinya.

“Karena Patut diduga telah melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 521 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,” ujarnya. (ham)

Bagikan Ini :