telusur.co.id – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo bersama Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menghadiri Peringatan Hari Disabilitas Ke 26 yang di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (5/12/18).

Di hadapan ratusan penyandang disabilitas, Hashim mengajak mereka untuk ikut mensukseskan Pemilu dan Pilpres 2019 dengan menggunakan hak pilihnya. Ia juga mengatakan, selama ini Gerindra berjuang di DPR untuk hak-hak kaum disabilitas dengan menjadi inisiator disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Kami perlu bantuan saudara-saudara, Kami perlu pertolongan saudara-saudara. Kami perlu dukungan saudara-saudara. Kami perlu suara saudara-saudara. Karenanya jangan golput, jangan golput, bantu saudara-saudaranya datang ke TPS, dampigi ke TPS,” kata Hashim dalam sambutannya.

Hashim memastikan, jika Prabowo-Sandi terpilih menjadi Presiden 2019-2024 maka pelaksanaan UU Penyandang Disabilitas akan bisa dijalankan. Pasalnya, hingga dua tahun setelah disahkannya UU tersebut, pemerintah belum juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak Juknis) UU Penyandang Disabilitas.

“Saya bisa jamin saudara-saudara, tidak lama setelah Prabowo-Sandi dilantik sebagai Presiden RI ke-8, PP, juklak dan juknis UU Disabilitas akan terwujud. Nanti saudara-saudara tidak perlu curhat ke saya lagi. Saudara saudara bertemu Prabowo-Sandi untuk bersukacita cita,” tegasnya.

“Kami telah membuktikan kepada komunitas disabilitas Indonesia bahwa janji Prabowo bukan janji kosong,” sambung dia.

Ke depan, Hashim ingin penyandang disabilitas di Indonesia mendapatkan haknya secara adil dan makmur, karena mereka juga anak bangsa yang haknya diatur dalam UU. Dia menambahkan, jangan sampai ada lagi penyandang disabilitas yang termarjinalkan karena keterbatasannya.

“Ke depan, Kita berharap saudara-saudara bisa menikmati kehidupan yang lazim, sesuai dengan hak saudara-saudara. Kami berharap bahwa saudara-saudara tunanetra tidak ditipu lagi, jasa yg harusnya dibayar Rp100 ribu jangan sampai dibayar Rp10 ribu lagi, atau Rp1000 lagi. Jangan lagi saudara-saudara menjadi korban penipuan orang orang jahat di Republik Indonesia ini,” paparnya.[far]

Bagikan Ini :