Mulyadin Permana

Oleh : Mulyadin Permana*

MENYESAKKAN dada, tiba-tiba isi laras panjang itu melesat menembus dada para pekerja jalan Trans Papua di Nduga. Tak terduga, 31 orang pun dikabarkan menjadi korban kelompok kriminal bersenjata (KKB). Otak pembunuhan diduga dimotori oleh Egianus Kogoya yang dianggap berbahaya. Tidak kebetulan kelompok separatis habis nyanyi dan upacara langsung nyinyir dengan timah panas. Pasti ada musabab lain selain soal camera shot. Masa jepretan kamera dibalas tembakan senjata!

Ceritanya, Kabupaten Nduga belum pernah kenal namanya aspal. Jalannya masih berhutan, butuh keberanian dan kaki yang tegap buat jalan kaki empat hari empat malam dari Wamena. Kendaraan beroda tidak diperkenankan, bahkan jika mau ke distrik-distrik yang adanya di tengah hutan. Itu kata Pak Jokowi saat mengunjungi tanah cendrawasih. Lantas, presiden punya mau. Beliau langsung perintah perusahaan negara bangun jalan ke sana pakai PT Istaka Karya.

Kabarnya, Istaka Karya yang ada niat bangun jalan, ditentang pula oleh warga. Jika ada sedikit gesekan, para pekerja pulang dulu ke tempat menginap. Hebatnya, representasi pemerintah berhasil membujuk penduduk supaya diam tertunduk. Akhirnya, Kali Aorak dan Kali Yigi akan punya akses jalan beraspal.

Jalan dan jembatan punya fungsi membuka isolasi yang selama ini menyelimuti tanah Papua di mana kelompok pemberontak leluasa menguasai. Tidak perlu senjata sebenarnya untuk membangun imagined community orang Papua sebagai bagian inheren dari Indonesia, jalan raya saja sudah menunjukkan kehadiran negara di sana. Rasa memiliki atas Indonesia dibangun memang sejak dulu dari imajinasi kolektif sebagai representasi bersama: sama-sama sebagai rakyat yang terjajah (oleh Belanda, Inggris, atau Portugis), sama-sama merasakan sentuhan dan hadirnya negara. Jalan sebagai pintu masuk mobilitas modernisasi dan perkembangan peradaban, tentu sangat diharapkan, tetapi sekaligus menjadi ancaman bagi komunitas separatis.

Pembangunan infrastruktur secara masif di Papua, menjadi refleksi kehadiran negara. Negara tidak melulu hadir dengan barak tentara, moncong senjata, atau simbol-simbol militer lainnya. Seperti diungkapkan oleh Michel-Rolph Trouillot bahwa negara dilihat dari seperangkat praktik, proses, pengaruh, serta efek-efeknnya, bukan dari aparatusnya.

Di dalam artikelnya “The Anthropology of the State in the Age of Globalization,” Trouillot melihat kehadiran negara dari efek-efek yang diberikan kepada orang-orang yang ada di dalamnya: efek isolasi, efek identifikasi, efek spasialisasi, dan efek legibilitas. Efek-efek negara ini akan bisa diwujudkan dengan representasi materil berupa infrastruktur jalan. Identifikasi sebagai warga negara Indonesia atau bagian dari wilayah Indonesia bisa digambarkan dengan adanya jalan-jalan yang dibangun oleh negara. Oleh karena itu, tidak heran jika orang mulai merasa menjadi Indonesia ketika efek negara hadir di
kehidupan mereka: ada listrik, air minum, bendungan/dam, dan yang terpenting jalan raya, selain birokrasi pemerintahan.

Pelope Harvey menulis dalam etnografinya di Peru, “The Materiality of State-Effects: An Ethnography of a Road in the Peruvian Andes” bahwa: “Roads can invoke both the presence and the absence of the state. They are concrete
material entities that reveal multiple agencies, produced through particular
circumstances and relationships,…. They are immobile material entities yet they draw attention to mobility; they are the outcome of modern technological practice yet people in the Andean town of Ocongate, on whom I base this analysis, also talked of them in relation to the land and alternative understandings of knowledge and power.”

Saking pentingnya jalan raya, Harvery khusus meneliti efek negara dalam hubungannya dengan warga negara. Jalan merupakan bentuk kehadiran negara yang di dalamnya terdapat banyak sekali agensi yang terlibat; di sana lah mobilitas ekonomi, sosial, politik, budaya berjalan; dari sana lah orang bisa punya alternatif pemahaman soal pengetahuan dan kekuasaan; dan di jalan lah orang menegosiasikan hubungan dengan negara.

Membangun jalan adalah langkah cerdas Presiden Jokowi untuk mengintegrasikan Papua sepenuhnya. Para politisi boleh nyinyir, para pendekar boleh mencibir, tapi rakyat Papua mungkin sudah semakin cinta dengan Indonesia. Presiden sampai-sampai dibuatkan tempat yang tinggi di sana, Bukit Jokowi, sebagai kompensasi dibangunnya jembatan megah dan terpanjang, jembatan Holtekamp. Kedua lokasi ini menjadi ikon wisata baru di wilayah paling timur Indonesia, Jayapura, di mana selama ini abai dari perhatian negara.

Orang Papua pun dibuat aman tenteram, lantaran akan selalu diawasi oleh Tony Stark dan kawan-kawan yang biasa terbang dan suka pakai baju besi. Para superhero dari Amerika, Iron Man, Spider Man, Captain Amerika, Thor, Hulk, juga Black Panther mungkin akan mampir ke Merauke demi menjaga coretan mimpi-mimpi anak bangsa yang disimpan dalam kapsul waktu dari kejahatan dan kebengisan Thanos, musuh umat manusia. Begitu kira-kira ilustrasi kapsul waktu berlogo Avengers itu.

Jalan dan akses transportasi sudah siap, infrastrukur sudah dibangun, kesenjangan pembangunan antara Jawa dan non-Jawa telah dibabat. Sudah tidak ada alasan bibir merocos, mengumpat-umpat sampai bola mata melotot soal Papua tersendat pembangunanannya, sementara Jawa terus melejit. Papua bisa maju, bisa menikmati modernitas dan membangun fasilitas, serta ekonomi bisa tinggal landas karena landasan pacu sudah mulus.

Kemajuan ini membuat orang-orang yang gatal pengen Papua merdeka merasa pegal hatinya. Tidak mungkin tiba-tiba mahasiswa Papua kumpul di Surabaya menyuarakan kemerdekaan tanpa rencana dan taktik bulus intelektual. Sebagai anak gerakan (mahasiswa), saya yakin ada penggerak aksi demonstrasi tersebut di mana mahasiswa dijadikan tameng kepentingan di saat situasi politik nasional sedang hangat. Hanya mahasiswa yang punya potensi menyampaikan gugahan perubahan, jika sedikit saja aparat bertindak kasar, isu HAM akan cepat mencuat. Maka, gerakan counter separatisme yang dilakukan oleh kelompok Ormas adalah langkah yang pas.

Teman saya, mahasiswa yang rasa curiganya sangat tinggi, berkata, “ada dua
kemungkinan yang melatarbelakangi keberanian aksi terbuka mahasiswa menyanyikan bintang kejora di Jawa. Pertama, murni gerakan mahasiswa yang diilhami atau dikendalikan oleh Benny Wenda di Inggris. Kedua, ditunggangi kepentingan politik nasional menjelang Pilpres.”

“Gak mungkin (ditunggangi), politik melibatkan gerakan separatis terlalu berisiko buat siapapun, kecuali orang-orang yang sudah paham dan siap menerima akibatnya,” sanggah Ilham, seorang anggota Ormas, tetangga saya.

Menurut saya, siapapun yang menggerakkan unjuk kekuatan Papua merdeka pada 1 Desember (2018), sadar betul bahwa mereka sedang terdesak. Indikasinya menggunakan legimatimasi mahasiswa di berbagai tempat dan dikonsentrasikan di pusat kekuasaan Republik Indonesia (Jawa), meski gerakan oleh kaum intelektual ini mengalami kemajuan dari pola unjuk gigi yang eksis sebelumnya. Tahun lalu saja, peringatan hari deklarasi kemerdekaan Papua Barat ini hanya menggelar doa bersama dan sambutan-sambutan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Tidak ada drama pengibaran bendera sama sekali, hanya insiden penembakan konvoi karyawan PT Freeport.

Hikayahnya, perlu diingat, gerakan hanya oleh sekelompok kaum elit intelektual saja tidak cukup menciptakan perubahan besar tanpa diikuti gerakan masif civil society. Sementara, masyarakat Papua sudah mulai menikmati pembangunan yang dipersembahkan oleh pemerintah sehingga tidak ada gejolak apapun yang muncul dari rakyat sipil, hanya oleh kelompok kriminal bersenjata.

Oleh karena itu, pembangunan jalan tentu saja menjadi ancaman besar bagi Kogoya dan kolega. Harapan menggerakkan imajinasi ketertindasan rakyat oleh kekuasaan Jawa dan membangkitkan perlawanan civil society akan sulit terwujud. Rakyat sudah telanjur merasakan efek negara yang berhasil memenuhi collective interest mereka. Langkah panik dengan menembak membabi-buta adalah cara frustasi menakut-nakuti dan menunjukkan eksistensi. Ini justru jadi blunder, mereka malah jadi buronan aparat.
Tidak ada alasan buat ngeles, bedil tentara/polisi pasti bisa menumpas sekelompok separatis kecil ini.

Satu hal yang terpatri dalam hati bahwa keberadaan jalan membuat imagined
community sebagai satu bangsa semakin kuat. Lihat wilayah perbatasan Sambas-Malaysia, suku Dayak dan Melayu sangat bangga menjadi Indonesia ketika jalan bagus sudah menembus ke batas negara. Saya pernah ke Aruk (perbatasan) di mana saya menyaksikan langsung rasa prestise terpancar dari wajah dan ekspresi masyarakat di sana. Ketika video di perbatasan saya upload ke youtube, banyak akun asal Malaysia yang mengomentari. Isinya, mereka mengapresiasi, bahkan iri dengan pembangunan di perbatasan Indonesia.

Saya memang belum menyaksikan langsung ungkapan kebahagiaan orang Papua dan Papua Barat atas pembangunan di medan sulit sepanjang 4.330,07 kilometer, tapi coba tengok IG orang-orang yang selfie dan wefie di Bukit Jokowi atau di jalan dan jembatan Trans Papua, pasti aura kebanggaan yang terpancar.

Pembangunan jalan memang bukan satu-satunya cara mebangkitkan semangat ke-Indonesia-an, tetapi hadirnya negara bisa terwakilkan. Bung Karno sebagai kepala negara perlu hadir menemui satu per satu raja-raja nusantara demi meyakinkan mereka untuk menjadi bagian dari NKRI. Pak Harto membangkitkan rasa kebangsaan sekaligus keseganan rakyat melalui pelita dan repelita di berbagai tempat, termasuk kehadiran aparat bersenjata. Kini, Pakde (Jokowi) sungguh kuat hadir dalam pikiran dan hati rakyat pemilik hewan endemik mambruk victoria melalui jalan-jalan yang dibangun di
sana.

*Mulyadin Permana, Mahasiswa Program Doktor Antropologi Universitas Indonesia, Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) DKI Jakarta 2014-2016.

Bagikan Ini :