Pengembangan Nuklir/foto: Ilustrasi/Net

Oleh: Masduki Baidlowi

SAAT tanggul pelindung reaktor nuklir di Fukushima Daiichi itu mau ditinggikan, seorang pakar tsunami Jepang melarangnya. “Tidak usah, sejarah tsunami di Jepang tak pernah tinggi melebihi 10 meter,” katanya. Percaya atas saran pakar tsunami itu dan yakin akan aman, maka tanggul laut tak jadi ditinggikan. Di negeri matahari terbit itu, penetapan ketinggian tsunami diukur secara ilmiah berdasarkan data geologi dan sejarah panjang tsunami.

Lantas apa yang terjadi kemudian? Pada 11 Maret 2011 terjadilah gempa berkekuatan 9 skala richter. Enam unit instalasi reaktor nuklir Fukushima aman dari serangan gempa. Tapi yang tak terbayangkan sebelumnya, adalah kejadian tsunami pasca gempa 30 menit kemudian.

Terjangan gelombang yang mencapai 14 meter itu melampaui prediksi para ahli tsunami. Akibatnya tak terbayangkan: tanggul laut reaktor nuklir Fukushima Daiichi itu jebol.

Akibat berikutnya gelombang itu menerjang unit-unit instalasi nuklir Fukushima Dai-ichi sehingga sistem pendingin reaktor nuklir rusak (loss of heat sink accident- Lohsa).

Air pendingin tak bisa mengalir, sehingga reaktor menjadi panas mencapai 1000 derajat celcius, melelehkan mesin pendinginnya (loss coolent accident-Loca). Maka, tiga reaktor pun akhirnya meledak.

Sekelumit kisah di atas diceritakan kembali oleh menejer penanggung jawab reaktor nuklir Fukushima Dai-ichi, saat menerima delegasi dari Indonesia, Selasa 27 November 2018. Delegasi yang diundang JICC (Jaif International Cooperation Center— di bawah naungan Kementerian ekonomi dan perdagangan Jepang) ini terdiri dari unsur pemerintah Indonesia, pimpinan para rektor perguruan tinggi serta sejumlah perwakilan dari tokoh masyarakat.

Sampai akhir sesi sang menejer tak menjelaskan: siapa pakar tsunami itu. Sebab yang ia maksud dengan kisah tersebut adalah: sehebat apapun prediksi ilmu manusia, akhirnya meleset juga adanya. “Kami harus lebih banyak belajar dari peristiwa-peristiwa alam yang besar seperti ini,” ujar menejer penanggung jawab operasi Fukushima Dai-ichi itu menjelaskan.

KEBIJAKAN KETAT

Setelah tragedi Fukushima, debat mengenai lanjut atau tidaknya PLTN menghangat di tingkat nasional. Debat semakin seru setelah ada pemberitaan bahwa udara di seluruh negeri sakura itu, termasuk Tokyo, terpapar radiasi nuklir. Apalagi setelah badan atom internasional di bawah naungan PBB meninjau ke lapangan kemudian menyatakan bahwa, akibat bocornya reaktor nuklir itu, maka Daerah Fukushima dan sekitarnya dalam bahaya tertinggi (major accident) untuk kemungkinan terkena radiasi nuklir.

Jalan tegas pun diambil. Pemerintah memutuskan: seluruh PLTN di Jepang, yang berjumlah 57, untuk sementara ditutup. Akibatnya, listrik Jepang byar-pet seperti di Indonesia: pemadaman listrik bergilir tak terhindarkan karena kekurangan pasokan. Optimalisasi listrik berbasis non-nuklir digalakkan yang mengakibatkan lonjakan impor gas dan minyak.

Pemerintah juga mengembangkan kendaraan generasi masa depan berbasis tenaga listrik serta mengurangi bahan bakar fosil, di samping merancang kebijakan net-zero energy houses. Yaitu, membangun rumah atau kantor dengan listrik mandiri.

Masyarakat pun terus didorong mempraktikkan net-zero energy houses ini. Isu ketidakamanan produk-produk Jepang karena terpapar radiasi nuklir sempat merebak dan mengancam ekonomi Jepang, sehingga pemerintah perlu meyakinkan publik bahwa produk industrinya aman dari radiasi nuklir.

Setelah semua isu teratasi dan seluruh PLTN dievalusi, debat pro-kontra nuklir pun mereda. Pemerintah akhirnya mengoperasikan kembali satu persatu terhadap reaktor nuklir yang dianggap aman. Itu pun setelah melewati proses yang ketat: loby ke parlemen, persetujuan pemerintah lokal dan masyarakat sekitar reaktor dengan radius 5 km2.

Reaktor pertama yang dibuka kembali sempat dikunjungi delegasi Indonesia. Yaitu, Ohi Power Station di bawah kendali menejemen Kansai Electric Power Company yang berada di Miyazu-shi, termasuk wilayah Kyoto. Sampai saat ini baru 9 reaktor yang beroperasi kembali dari 57 reaktor yang tersebar di Jepang. Sisanya, ada 5 yang siap beroperasi dan 20 reaktor mesti ditutup selamanya — termasuk reaktor Fukushima Dai-ichi dan Dai-ini.

Sebagian masyarakat Jepang sebenarnya sangat khawatir terhadap reaktor lama yang dioperasikan kembali. Tragedi Fukushima masih membayang dalam benak masyarakat. Apalagi secara geografis, letak negeri sakura ini berada di daerah merah: cincin api Pacifik dengan kejadian gempa terpadat di dunia berada di sini. Negeri ini juga menjadi bagian dari sirkum pegunungan api Pasifik yang aktif.

United States Geological Survey (USGS) bahkan mencatat, tiap tahun tak kurang dari 1500 gempa menghantam Jepang. Itu tak lain karena negara ini menjadi titik-temu gesekan sangat dinamis dari 4 lempeng dunia sekaligus: lempeng Pacifik, Philipina, Eurasia dan lempeng Amerika Utara. Maka wajar, jika hampir setiap hari terjadi tremor kecil di negeri pegunungan yang menyatu dengan laut ini.

Tapi, Jepang adalah bangsa yang terus mau belajar dan menyerap ilmu lewat bencana-bencana alam yang terjadi. Mereka tak mau takluk terhadap rasa takut. Itulah sebabnya, PLTN tetap dijalankan. Bedanya, jika sebelumnya PLTN berkontribusi sampai 30% terhadap energi listrik nasionalnya, ke depan akan dikurangi secara bertahap hingga mencapai 20% saja.

Saat ini konsumsi perkapita listrik Jepang mencapai di atas 10.000 kwh, setara dengan negara-negara maju lainnya seperti di negara-negara Eropa dan AS. Inilah negara-negara yang secara industri sudah mencapai puncak tertingginya dengan efisiensi penuh, sehingga pengembangannya tidak banyak membutuhkan penambahan listrik lagi. Maka wajar jika pemerintah Jepang berencana menurunkan penggunaan listrik nuklir dari 30% menjadi 20%.

INDONESIA MESTI BELAJAR

Bandingkan dengan kondisi pemakaian listrik perkapita di Asia Tenggara yang menempatkan Indonesia masih di posisi nomor 6 di bawah Malaysia dan vietnam: penggunaan listrik Indonesia hanya 1025 kwh. Sementara Singapura sudah mencapai 10.000 kwh, Malaysia 4000 kwh perkapita.

Jadi, jika Singapura melaksanakan balap mobil formula one di tengah malam, itu ingin menunjukkan bahwa, penggunaan listrik di negeri berlambang singa itu sudah sangat tinggi.

Kebijakan energi nasional berdasarkan PP No. 79 Tahun 2014, mengharapkan penduduk secara bertahap sudah mengonsumsi listrik 2500 kwh perkapita pada Tahun 2025, meningkat menjadi 7500 kwh Tahun 2050.

Pelaksanaan secara konsisten terhadap PP ini bertemali-erat dengan tahapan implementasi dari strategi industri nasional yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. listrik adalah sumbu bagi bergeraknya industri agar kita menang bersaing dengan negara lain.

Status Indonesia sebagai middle income country tak akan pernah naik kelas menjadi hi-country seperti negara-negara industri maju lainnya, jika tahapan perencanaan energi listrik nasional tadi tak dilaksanakan dengan baik. Artinya, penyiapan secara maksimal di sektor lain seperti terlaksananya pendidikan sumberdaya manusia yang baik dalam menghadapi peluang bonus demografi harus terintegrasi dan padu dengan penyiapan energi listrik nasional.

Jika tidak, maka prediksi Indonesia akan menjadi middle income country trap (jebakan sebagai negeri kelas menengah, tak pernah naik kelas menjadi negeri maju) seperti dialami Argentina, Brazil dan negara-negara lain, menjadi kenyataan.

Nah, kondisi listrik kita saat ini masih bertumpu pada bahan bakar fosil yang cadangannya kian terbatas. Memang masih ada alternatif lain seperti penggunaan geo-termal, surya cel, bayu dan hedro-power. Tapi itu semua, sangat terbatas dayanya dan tak cukup untuk pengembangan industri yang bisa bersaing dengan negara-negara lain.

Jalan alternatif, selain menggenjot listrik batubara, kita mesti menyiapkan listrik nuklir atau PLTN. Untuk yang terakhir ini mesti melewati syarat-syarat yang ketat. Pertama, komitmen politik dan perencanaan yang kuat dari pemerintah dan terus konsisten dengan berbagai regulasi yang dibutuhkan ke depan.

Kedua, ada edukasi dan sosialisasi yang masif seperti di negara-negara maju lainnya bahwa PLTN itu sangat aman. Termasuk jaminan persaingan yang sehat bahwa PLTN tak akan mengganggu pada bisnis power plan yang lain.

Ketiga, negara mesti melakukan pemilihan lokasi yg mempertimbangkan dampak resiko, mitigasi bencana dan lain sebabagainya secara ketat, sehingga keamanan masyarakat untuk jangka panjang dengan adanya PLTN itu terjamin.

Keempat, negara menyiapkan tenaga terampil dengan budaya yang baru seperti negara-negara maju yang telah memiliki PLTN. Terakhir, lima: siapkan SDM untuk penguasaan teknologi PLTN agar Indonesia tak tergantung pada negara lain. Catatannya tentu saja, reaktor nuklir sebagai jalan alternatif terakhir.

Wakil Sekjen PBNU, anggota delegasi undangan JICC ke Jepang 26 November sd 2 Desember 2018

Bagikan Ini :