(Konferensi pers Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) terkait penyerangan OPM. FOTO: telusur.co.id/Tio Pirnando)

telusur.co.id- Pemerintah diminta melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Intelejen Negara (BIN) khususnya yang berada di wilayah Papua atas insiden penembakan para pekerja proyek jembatan di Kabupaten Nduga, Papua, beberapa waktu lalu.

Alasannya, jika fungsi dan kinerja intelejen berjalan sebagaimana mestinya penembakan tersebut tidak terjadi.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum PPAD Kiki Syahnakri dalam jumpa pers di kantornya, Kawasan Matraman, Jakarta, Jumat (7/12/18).

“Dari kejadian Nduga tidak ada keterpaduan. Padahal pada 1 Desember itu hari ulang tahun OPM. Masa intelijen tidak ada peringatannya waspadai itu? Ini harus dievaluasi,” kata Kiki.

Dijelaskannya, intelejen memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi setiap kegiatan. Apalagi kegiatan yang bersingungan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), di mana mereka selalu dilengkapi dengan persenjataan.

Kata Kiki, mekanisme kerja intelejen Indonesia sangat bagus dan tidak dimiliki negara lain. Ia sebut seperti kehadiran Bintara Pembina Desa (Babinsa) hingga Kamtibnas Polisi di setiap desa.

“Kalau bisa di integrasikan, di efektifkan, dia bisa menjadi penerima informasi pertama. Kalau bisa diorganisir yang baik itu bagus. Termasuk penyelundupan senjata,” ungkapnya.

Karena itu, PPAD meminta pemerintah melaksanakan investigasi dan evaluasi secara menyeluruh menyangkut masalah manejemen operasi TNI-Polri baik sistem intelejen, taktis, koordinasi, teritorial, logistik, pembangunan daerah, hak-hak adat, serta haI-hal yang terkait dengan kearifan lokal.[far]

Bagikan Ini :