Ilustrasi/Net

telusur.co.id- Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, pihak yang melakukan jual beli atau memperdagangangkan blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP bisa diseret ke meja hijau. Sebab, blangko e-KPT adalah dokumen rahasia negara yang tidak boleh diperdagangkan.

“Jelas sekali menjual blangko e-KTP ini tindakan illegal. Karena blangko e-KTP ini dokumen negara, bersifat rahasia dan dilarang diperdagangkan. Jadi menjualnya pidana,” kata Jansen kepada telusur.co.id, Sabtu (8/12/18).

Tak hanya itu, alumnus Universitas Airlangga (Unair) ini mendesak agar kepolisian dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pengusutan terhadap pihak yang memperdagangkan blangko e-KTP ini.  “Harus segera dilakukan penyidikan di cari siap yang bertangggung jawab,” tegasnya.

Jika pelakunya sudah ditemukan, lanjut Jansen, maka bisa dikenakan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. “Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan blangko dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah),” mengutip bunyi Pasal 96 UU Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut.

Alumni Magister Hukum Universitas Indonesia (UI) ini mengaku tidak bisa menapik jika akan ada pihak yang mengait-kaitkan persoalan jual beli blangko e-KPT dengan kepentingan Pemilu maupun Pilpres 2019.

Alasannya, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di KPU masih banyak yang bermasalah. Bahkan, pemerintah menyarankan masyarakat yang belum memiliki e-KTP agar segera melakukan perekaman. Namun, santer terdengar di daerah-daerah jika blangko e-KTP nya kehabisan.

“Eh, sekarang malah blangko tersebut ditemukan dijual bebas di pasaran. Ini yang membuat jadi tambah masalah baru,” tandasnya.[Ham]

Bagikan Ini :