Ilustrasi

telusur.co.id- Intoleransi dalam politik menjelang Pilpres 2019, semakin meningkat.

Hal tersebut terungkap dari hasil penelitian LIPI yang dirilis pada Selasa (4/12/18), dengan mengikutsertakan 1800 responden dari 9 provinsi di Indonesia.

Servei tersebut memberi hasil yang cukup memprihatinkan yaitu krisis demokrasi mengenai bentuk intoleransi politik yang dialami Indonesia.

Demikian disampaikan oleh Peneliti LIPI, Amin Mudzakir dalam diskusi bertajuk “Mekanika Elektoral Dalam Arus Politik Identitas”, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (7/12/18).

“Salah satu poin yang bisa saya sampaikan bahwa kami menemukan fakta bahwa ada gejala sangat kuat meningkatnya intoleransi politik,” kata Amin.

Dijelaskan Amin, dalam konteks sosial, masyarakat Indonesia masih menjunjung nilai toleransi yang tinggi. Misalnya, lingkungan perumahan ataupun pekerjaan.

Di sisi lain, ketergantungan pemilih terhadap faktor agama, masih kental terasa dalam menentukan pemimpin di berbagai lingkungan baik itu Rukun Tetangga (RT), maupun Pilpres.

“Keberterimaan dalam politik itu sangat intoleran, contoh misalkan, 57,88 persen responden mengatakan bahwa kami hanya akan memilih pemimpin seagama,” jelasnya.

Keberkaitan agama dalam Pemilu 2019, dikatakan Mudzakir, sebagai implikasi faktor yang sangat kuat. Sehingga banyak para peserta Pemilu maupun pemilih menggunakan isu agama sebagai modal dalam menentukan pemimpin selanjutnya.

Hal ini, tentu sangat disayangkannya mengingat demokrasi yang didirikan di Republik Indonesia saat reformasi 1998 merupakan demokrasi yang memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.[far]

Bagikan Ini :