Ilustrasi/Net

telusur.co.id- Pengamat Politik dari Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menduga praktik perdagangan atau jual beli blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP sudah berlangsung lama. Namun, ketahua praktik seperti ini baru sekarang.

“Saya menduga ini sudah berlangsung lama. Baru ketahuannya sekarang. Saya pikir itu hoax. Namun setelah kita baca dan pelajari memang banyak blanko EKTP dijual bebas,” kata Pangi kepada telusur.co.id, Sabtu (8/12/18).

Menurut Pangi, tindakan perdagangan dokumen negara ini harus ada yang bertangung jawab. Bahkan, Pangi berani mengatakkan, jika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo adalah sosok yang harus diminta bertanggung jawab atas adannya kasus jual-beli blangko e-KTP ini. Karenanya, Mendagri diharapkan tidak ‘cuci tangan’ dalam kasus seperti ini.

“Menteri Dalam Negeri sibuk ngomong radikalisme, pancasila, kebhinekaan, NKRI. Namun cuci tangan dan pura pura ngak tahu. Saya pikir menteri dalam negeri termasuk yang paling bertanggung jawab,” tegas Pangi.

Ia melanjutkan, adanya jual-beli blangko e-KTP tersebut harus diwaspadai. Karena akan mempengaruhi kualitas demokrasi Indonesia, khususnya pada Pemilu dan Pilpres serentak 2019 nanti.

“Pemilu kita terganggu kualitasnya. Kita wajib waspada. Kalau KTP sudah diperdagangkan seperti ini maka ngak heran nanti banyak DPT Siluman. Ini jelas menganggu kualitas demokrasi kita, demokrasi bisa cacat bawaan karena soal DPT ganda, pemilih siluman dan potensi kecurangan lainnya,” tegas Pangi.

Oleh sebab itu, Ia meminta agar pihak yang melakukan jual beli blangko e-KTP ini diseret ke ranah hukum. “Harus dipidana. Pengkhianat negara ndak boleh ada tempat di negeri ini,” tukasnya.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon juga meminta agar aparat kepolisian dan Kemendagri mengusut tuntas kasus jual beli blangko e KTP itu.

Jika pelakunya sudah ditemukan, lanjut Jansen, maka bisa dikenakan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyu bahwa “Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan blangko dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah),” mengutip bunyi Pasal 96 UU Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon meminta kepolisian dan Kemendagri mengusut tuntas kasus jual beli blanko e KTP itu.

Jika pelakunya sudah ditemukan, lanjut Jansen, maka bisa dikenakan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyu bahwa “Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan blangko dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah),” mengutip bunyi Pasal 96 UU Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut.[far]

Bagikan Ini :