Blanko elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)/foto: Ilustrasi/net

telusur.co.id- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno mengajak penyelenggara pemilu, penegak hukum maupun masyarakat untuk memantau serta mengawasi persoalan jual beli blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau e-KTP. Karena, jika kasus ini dibiarkan, maka hak warga negara akan cedera.

Demikian disampaikan oleh Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Faldo Maldini kepada telusur.co.id, Sabtu (8/12/18).

“Yang jelas, BPN selalu pantau semua ini. Kami ingin mengajak semua penegak hukum dan CSO (Civil Society Organization,red) untuk bersama awasi,” kata Fadlo.

Baca juga: Demokrat Sebut Perdagangkan Blangko e-KTP Bisa Dipidana

“Kasihan warga bila haknya dicederai, satu suara itu bermakna sekali, di situ ada harapan untuk perubahan,” tambahnya.

Baca juga: DPT Amburadul dan Blangko E-KTP Dijual, Fadli Desak Dilakukan Audit

Tak hanya itu, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, jika memang ada aturan dalam undang-undang, memperbolehkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengusut kasus ini, maka wajib dilaksanakan.

“Ya kita harus cek UU nya. Bawaslu boleh usut tidak sampai situ? Kalau boleh, ya harus diusut tuntas. Ini harusnya bisa masuk tindak pidana pemilu,” tegasnya.

Baca juga: Polisi dan Kemendagri Didesak Usut Perdagangan Blangko e-KTP

Namun demikian, Faldo memastikan, BPN Prabowo-Sandi tidak akan berfikir siapa yang akan diuntungkan dari kasus seperti ini. Menurut dia, jika semua aturan pemilu ditegakkan sebagai mestinya, maka semua pasti diuntungkan.

“Kami sih tidak berpikir siapa yang lebih diuntungkan atau dirugikan. Kalau aturan berjalan, etika dikedepankan, semuanya pasti untung,” tandas Faldo.[far]

Bagikan Ini :