Mantan Ketua MK Mahfud MD. FOTO: Istimewa

telusur.co.id- Indonesia telah berhasil mengambil alih 51 persen saham PT Freeport melalui divestasi oleh PT Inalum.

Divestasi saham ini, Inalum membayar 3,85 miliar dolar AS kepada Freeport McMoran Inc (FCX) dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sehingga kepemilikan Inalum meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen.

Beralihnya kepemilikan saham mayoritas ke Inalum, Kontrak Karya Freeport berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK-OP).

IUPK-OP itu menggantikan Kontrak Karya yang sudah berjalan dari tahun 1967 dan 1991 (pembaharuan) dengan masa berlaku sampai 2021.

Meski saham mayoritas PT Freeport telah diambil oleh Pemerintah Indonesia, berubahnya Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK-OP) menjadi perdebatan.

Mantan ketua MK dan juga mantan Menteri Kehakiman-HAM di era Gus Dur, Mahfud MD dalam twitternya @mohmahfudmd mengungkapkan duduk permasalahan yang sedang dihadapi Pemerintah.

Sehingga, mengapa kontrak karya dengan PT Freeport itu bisa menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK-OP).

Mahfud mengungkapkan, kisah Freeport itu dimulai Pada November 2015. Saat itu Menteri ESDM Sudirman Said (SS) melaporkan Ketua DPR RI Setya Novanto kepada Majelis Kehormatan DPR (MKD) karena dugaan melakukan pelanggaran etik dalam proses perpanjangan kontrak Freeport.

Saat itu juga publik menjadi gaduh. Karena, ada dugaan Ketua DPR itu meminta jatah saham dalam upaya perpanjangan kontrak dengan Freeport.

“Ada 2 hal dlm kasus ini: 1) Ada kasus pejabat negara meminta bagian saham kpd perusahaan shg kasusnya disebut Kasus Papa Minta Saham; 2) Ada upaya memperpanjang kontrak dgn Freeport,” cuit Mahfud di @mohmahfudmd yang dikutip telusur.co.id, Kamis (27/12/18).

Mahfud kembali mengisahkan, dari aduan Sudirman itu. Kasus Papa Minta Saham ditindaklanjuti dengan pemeriksaan resmi oleh MKD.

BACA JUGA :  Kata Luhut Pemerintah dan Freeport Lanjutkan Perundingan

Sayangnya, Mahfud menilai, banyak teman-teman Setya Novanto yang membelanya di DPR dan Persoalan meluas menjadi pertanyaan: Mengapa Freeport mau diperpnjang? lebih baik kalau kontrak tidak diperpanjang dan Freeport kita kuasasi.

“Benar jg, mengapa hrs dilakukan perpanjangan kontrak dgn Freeport?,” ucapnya.

Dikatakan Mahfud, kala itu banyak yang
mendukung agar kontrak dengan Freeport diakhiri.

Menko Polhukam yang pada saat itu dijabat oleh Luhut Binsar Pandjaitan juga disebut Mahfud mendukung kalau Freeport dikuasai negara sebanyak 100 persen tanpa nego.

Sy pun berpendapat spt itu. Nasionalisme sy terusik jika sehabis kontrak Freeport msh diperpanjang, sebab, selama ada Freeport selain terjadi perusakan alam dan pengerukan kekayaan scr tdk adil, jg terjadi bnyk pelanggaran HAM thd rakyat Papua. Logisnya, Freeport hrs diakhiri,” ungkap Mahfud.

Selain ingin mengakhiri Kontrak karya, Dikatakan Mahfud. Menteri Luhut juga mengungkapkan kepadanya kalau langkah Sudirman yang ingin melanjutkan kontrak karya kepada PT Freeport belum dilaporkan kepada Presiden Jokowi.

Mahfud pun mengaku sempat berfikir negatif kepada Sudirman Said yang juga menginginkan sesuatu tapi menuding Setya Novanto.

“Stlh membaca UU sy jg setuju dan ikut bcr kpd media bhw Sudirman melanggar UU Minerba dan bs dipidanakan. Sy heran, Sudirman yg bersih dan nasionalis melakukan itu,”

“Pertanyannya, mengapa Sudirrman Said mau melakukan perpanjangan. Jangan2 dia yg mendapat sesuatu tapi menuding ke Setya Novanto. Dari gedung DPR Sudirman dikeroyok. Bahkan Fadli Zon (FZ) berteriak agar Sudirman dipidanakan krn melanggar UU Minerba. Sudirman Said dipojokkan,”

Setelah dirinya ikut berbicara seperti itu. Sudirman, mengajak dirinya untuk bertemu di sebuah hotel di daerah Darmawangsa untuk menjelaskan permasalahan Freeport itu.

BACA JUGA :  Pemerintah Bohong Soal Divestasi Kepemilikan Saham 51 Persen Freeport

“Bertemulah kami di Hotel Darmawangsa,” sebut Mahfud.

Di hotel itu, diceritakan Mahfud,
Sudirman mengatakan dirinya melakukan langkah yang benar di antara dilema yang dihadapinya dan Sudirman juga menegaskan bahwa langkahnya sudah dilaporkan kepada Presiden.

“Sy jg tak mau menyerahkan SDA kita kpd pihak asing yg mengakibatkan kerugian bg bangsa dan negara”, kata Sudirman yang dikisahkan Mahfud.

Mahfud juga mengungkapkan, pada pertemuan antara dirinya dengan Sudirman Said itu. Sudirman menunjukkan UU dan dokumen kontrak yang mengagetkan dirinya.

Karena, disebut Mahfud didalam kontrak karya dengan Freeport dicantumkan pemberian keistimewaan kepada Freeport.
Sehingga dengan kontrak itu Freeport selalu mengatakan pihaknya bisa membawa kasus itu ke Arbitrasi Internasional jika kontrak diputus begitu saja.

“Di dalam kontrak (dan notulen) disebutkan bahwa Freeport bisa memperpanjang kontrak 2X10 tahun dan pemerintah tidak dapat menolak tanpa alasan yang rasional (diterima oleh Freeport). Ada juga isi, bahwa jika kontrak berakhir maka Pemerintah harus membeli saham Freeport sesuai dengan harganya,” beber Mahfud.

Setelah membaca itu sy bilang. “Sudirman benar, lawan Setya Novanto dkk di DPR, sy akan mendukung dari luar”. Mengapa? Krn menurut hukum “sebuah kontrak” yg menyandera dan menjerat spt itu memang hny bs diakhiri dengan kontrak baru melalui negosiasi. Tak bs diakhiri begtitu sj,” ungkap Mahfud.

Setelah membaca itu, Mahfud mengakui kesalahannya dan mendukung Sudirman untuk melawan Setya Novanto dan kawan-kawannya di DPR.

Sebab, lanjut dia, menurut hukum setiap kontrak (perjanjian) berlaku sebagai UU bagi pihak-pihak yang membuatnya. Setiap isi kontrak mengikat seperti UU. Kontrak hanya bisa diakhiri dengan kontrak baru melalui asas consensual[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini