Koordinator Presidium FORHATI, Hanifah Husein/foto: Istimewa

telusur.co.id – Sepanjang Tahun 2018, Presidium Majelis Nasional Forhati tengah mencermati, mengkaji dan mendalami seluruh fenomena dan dinamika kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa di seluruh aspek kehidupan termasuk perekonomian dan fenomena alam yang terjadi akhir–akhir ini.

Koordinator Presidium FORHATI, Hanifah Husein mengatakan, persoalan asasi ekonomi menyeret bangsa Indonesia ke dalam silent crisis. Hal itu, dapat dilihat dari ketidaktransparan-nya pemerintah.

Seharusnya, kata dia, Pemerintah memiliki keterbukaan dalam persoalan tersebut. Sebab, dengan keterbukaan, sudah tentu masyarakat akan mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah.

“Pemerintah nyaris tak pernah mengemukakan secara terbuka neraca keuangan negara yang memungkinkan diterbitkan dan diberlakukannya berbagai kebijakan fundamental ekonomi, terutama terkait dengan penanaman modal asing (Foreign Direct Invesment), utang luar negeri pemerintah dan utang swasta yang ditanggung pemerintah,” kata Hanifah dalam keterangan tertulis yang diterima, jumat (28/12/18).

BACA JUGA :  FORHATI Akan Terus Perjuangkan Kaum Perempuan dan Anak-anak

Tak hanya persoalan ekonomi, Hanifa juga melihat berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya terasakan bermanfaat langsung oleh seluruh rakyat, belum juga dapat dirasakan dampak kesejahteraannya.

“Dilapangan justru terjadi penurunan kemampuan ekonomi masyarakat termasuk penurunan daya beli. Pelemahan rupiah, namun tidak signifikan dengan pengurangan impor, sehingga defisit transaksi berjalan tetap terjadi,” ucap dia.

Saat ini, kata Hanifa, bangsa Indonesia tidaklama lagi bakal melangsungkan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak memilih anggota DPR, DPRD, DPD dan Presiden. Sehingga diharapkan pemilihan itu berlangsung jujur aman dan damai.

BACA JUGA :  Bulan Penuh Berkah, Forhati Ajak Umat Ulurkan Tangan Bantu Kaum Dhuafa

“Tahun 2019 Indonesia akan mengalami fase sejarah baru konsolidasi demokrasi melalui Pemilihan Umum Serentak, yaitu : Pemilihan Umum Presiden – Wakil Presiden; Pemilihan Umum Anggota Legislatif DPRD ,Kabupaten – Kota – Provinsi, DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia,” tutur dia.

“Pemilihan Umum secara serentak tersebut dalam banyak hal menghadapkan rakyat pada kerancuan berfikir, bersikap, dan bertindak selama beberapa detik di kotak suara, dan karena itu memerlukan sosialisasi intens dan edukasi demokrasi kepada masyarakat agar berlangsung secara baik dan benar,” ungkapnya.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini