Margarito Kamis/Istimewa

Oleh: Margarito Kamis (Doktor Hukum Tata Negara, Staf Pengajar FH. Univ. Khairun Ternate)

CAHAYA jujur dan adil pemilu yang telah menanti diujung lorong DPT yang ditetapkan KPU, pembakaran ribuan KTP-el kedaluarsa, rusak, kini terasa semakin menantang. Apa perkaranya? Perkaranya terkait dengan bentuk kotak suara dan sejumlah soal lainnya. Soal lain itu di antaranya, kartu keluarga. Ada kartu keluarga yang isinya 97 orang, 63 orang, bahkan 400 –an orang. Selain itu, di Morowali Sulawesi Tengah, terdapat pemilih yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Belakangan muncul lagi fenomena baru. Fenomenanya adalah masih terdapat 4,6 juta penduduk yang belum memiliki KTP-el.

Kartu keluarga, jelas, tidak dimasukan dalam kota suara. Tetapi bagaimana dengan soal lainnya, bila terkoversi ke dalam suara? Tentu masuk kota suara, kotak kardus yang terbuat dari bahan dasar duplex. Kabarnya kotak ini memiliki keunggulan, selain ringan, juga tahan air “sekadarnya saja” dan tidak membutuhkan tempat khusus, yang harus dikontrak KPU untuk menyimpannya usai pemilu. Kenyataannya, seperti peristiwa di beberapa tempat, kotak suara ini rusak ketika terendam air.

Jujur dan Adil

Jujur dan adil macam apa yang dapat diperoleh ditengah kenyataan ini? Menariknya jujur dan adil, dua hal yang tak memiliki bentuk, harus diakui merupakan hal tersulit untuk didefenisikan, bahkan untuk dianalogikan sekalipun. Tetapi menariknya hal sesulit itu, dihargai oleh MPR yang mengubah UUD 1945. MPR menuliskannya dalam satu rangkaian kalimat dengan kata langsung, umum, bebas dan rahasia dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Dua kata itu, dalam sejarah perumusannya, dimunculkan, diperdebatkan dan disepakati oleh MPR, terutama Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, dengan satu tujuan. Tujuannya semua unsur pemilu mulai dari penyelenggara dan peserta, partai politik dan perorangan, harus tunduk, mengikatkan diri dan memandu tindak-tanduknya dengan dua prinsip itu. Hebat.

Hukumlah yang diandalkan, digunakan sebagai wahana implementasi kedua prinsip itu. Itu disebabkan ajaran hukum positifistik, hanya menunjuk hukum, undang-undang dan peraturan lainnya sebagai cara mengadaptasikan kedua prinsip itu. Ajaran ini mengesampingkan etika dan moral sebagai panduan tindakan hukum. Mengapa? Daya kerja etika dan moral bergantung, untuk sebagian besar, pada dorongan-dorongan subjektif. Kadar dan derajat dorongan, bergantung pada kadar dan derajat suara hati, nuraninya.

BACA JUGA :  Kesatuan dan Kebhinekaan Dalam Perspektif Kejujuran Seorang Abdul Somad

Kadar dan derajat suara hati, suara etis dan suara moralitas, semuanya bersifat subjektif. Suara-suara ini tidak dapat diverifikasi secara empirik, atau dicek secara objektif. Agar memiliki dapat diverifikasi dan dicek, etika dan moralitas harus diubah sifatnya menjadi normative. Ini dimaksudkan agar kejujuran dan keadilan tak tertelan ego, sesuatu yang begitu dekat jaraknya dengan emosi, suasana hati, subjektif, yang tak bisa diperiksa oleh siapapun.

Ketika keadilan yang bercampur dengan emosi, suasana dan nurani, mengakibatkan keadilan itu kehilangan sifat objektifnya. Akibat selanjutnya adalah ketidak-pastian merajalela. Ketika ketidakpastian terjadi, maka terbukalah pintu kecurangan, tentu bila yang ada mau curang, untuk menjadi pemenang. Angka-angka kemenangan tak bisa diperiksa deteilnya.

Awasi Ketat

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, harus diakui, sama sekali tidak mengatur bentuk spesifik Kotak suara pemilu kali ini. Sama sekali tidak. Pembentuk UU, entah apa pertimbangannya, mendelegasikan kewenangan menentukan bentuk kotak kepada KPU. KPU, dengan kewenangan itu, telah menentukan bentuk spesifiknya. Kotak suara kardus, dengan satu sisi transparan, sisi yang memungkinkan pemilih yang berada pada sisi itu melihat isinya.

Hanya mereka yang berada tepat disisi yang transparan itu yang dapat melihat isi kota. Tidak yang lain. Kecuali yang lain itu memiliki mata, entah mata apa, mungkin mata elang, yang memungkinkan mereka dapat melihat isinya dari sisi sebaliknya. Bila tidak memiliki mata elang, maka wassalam. Meminta petugas PPS membolak-balik kota itu agar dapat dilihat, mungkin bisa, tetapi cara itu terlalu jauh dari logis. Kalau petugas menolak, pemilih bisa apa? Sengketakan? Tidak bisa. Dititik inilah letak masalahnya.

Disitulah letak rasio dibalik perbincangan yang meragukan keandalan kejujuran dan keadilan kotak ini. Sayangnya kotak suara yang semuanya transparan, tidak menjadi pilihan KPU. Diakui pemilu-pemilu sebelumnya juga tidak menggunakan kotak suara transparan. Padahal aturan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, menunjukan pembentuk UU ini telah mengidentifkasi kemungkinan terjadinya tindakan curang, kotor, busuk dalam pemilu ini.

Itu sebabnya logis dijadikan dasar kreasi untuk mencegahnya. Logis, karena dalam kenyataannya, setidaknya hingga sekarang, masih terdapat soal-soal, sebut saja seperti kartu keluarga, pemilih yang belum memiliki KTP-el, bahkan mungkin penggunaan surat keterangan bagi warga untuk bisa memilih. Soal suket ini, bila dicek kembali, sempat menghiasi perjalanan pemilihan gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

BACA JUGA :  Pada Perspektif Ideologis, Komunisme Tak Pernah Mati, Harus Tetap Diwaspadai Kebangkitannya

Kotak suara, secara normatif, oleh UU Nomor 7 Taun 2017 Tentang Pemilu dinormakan sebagai alat dalam pemungutan suara. Pemungutan suara, dalam pandangan konstitusi tidak mungkin diletakan diluar kerangka prosedur pemilu. Pada titik ini kotak suara transparan memiliki relasi logis dengan penciptaan transparansi prosedur penyelenggaraan pemilu. Kotak jenis ini menjadi bentuk kongkrit perwujudan prinsip jujur dan adil pada level prosedur.

Prosedur yang andal, karena prosedur itu dapat dicek secara objektif, sama nilai hukumnya dengan hasil, substansi, dalam timbangan konstitusi. Sebagai sebuah bentuk perwujudan demokrasi, pemilu, harus diakui, suka atau tidak, memberi nilai tertinggi, tak tertandingi pada tanggung jawab, bukan pada efisiensi. Dari asal-usulnya, demokrasi menempatkan tanggung jawab, responsibility, bukan efisiensi dan efektifitas, pada sisi terdalamnya, hakikatnya.

UU memang telah menunjuk pelanggaran prosedur sebagai tindakan yang dapat dijatuhi sanksi. Tetapi UU ini tegas mengatur pelanggaran-pelanggaran itu hanya diperiksa oleh Bawaslu, yang bila terbukti dikenakan sanksi, dan diajukan ke pengadilan umum. Praktis koreksi terhadap pelanggaran prosedur berhenti pada level Bawaslu dan pengadilan umum. UU ini, jelas mengesampingkan prosedur sebagai objek yang dapat diperiksa di MK.

Begitulah tipikal jujur dan adil dalam hukum pemilu. Mungkin itu sebabnya, kotak suara yang tak cukup transparan itu, yang jauh jaraknya dari upaya merengkuh jujur dan adil, diterima. Kejujuran dan keadilan ini, sulit untuk tak menyifatkannya sebagai kejujuran dan keadilan khas Jeremy Bentham, Bentahmisme, keadilan yang ditujukan untuk memberi manfaat, relatif, kepada orang terbanyak.

Keadilan jenis ini, memungkinkan politisi pragmatis menenggelamkan sebagian prosedur dengan berbagai cara halus, berkarakter curang. Lalu apa yang harus dilakukan? Demi kejujuran dan keadilan pemilu, tidak hanya saksi, tetapi pemilih juga dapat ikut mengawasinya secara real time. Pada saat kotak suara dibuka, pemilih mengisi daftar hadir, dan angka-angka yang tertulis di plano, serta penghitungan angka di plano untuk ditransfer ke berita acara periolehan suara, semuanya patut diawasi.[]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini