Badan Nasional Penanggulanagn Bencana (BNPB)/Net

telusur.co.id – Wacana Pemerintah menempatkan posisi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berada di bawah Menko polhukam dan Kemenko PMK mendapat kritikan dari politisi partai Gerindra, Sodik Mujahid.

Menurut dia, BNPB sebagai lembaga yang sangat vital, sudah seharusnya berada dibawah Presiden.

“BNPB harus berada di bawah presiden. Supaya kuat. Bahkan ada ide perbaikan, dari badan menjadi kementerian,” ungkapnya di Komplek, Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/18).

Dikatakan Sodik, yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, jangan karena alasan pergantian Ketua BNPB Pemerintah merubah dengan seenaknya.

“Jangan hanya karena supaya Doni Bisa menjadi tenaga aktif,” ucap Sodik di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/19).

“Kalau hanya dengan alasan itu (Doni menjadi kepala BNPB). Maka hanya mengorbankan BNPB, mengorbankan rakyat. Hanya untuk sosok Doni,” tambah dia.

Seharusnya, kata Sodik, saat ini fokus pada pencegahan bencana. Terlebih, anggaran untuk pencegahan setiap tahunnya dikurangi. menjadi 610 miliar rupiah.

“Selama ini kita hanya fokus pada tanggap darurat. Tidak belajar dari kasus lombok dan Palu. Penetapan APBN 2019, anggaran BMKG untuk early warning sitim di kurangi,” ucapnya.

Seperti diketahui, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) direncanakan diisi pejabat aktif dari TNI. Yaitu, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo.[far]

Bagikan Ini :