Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens .Foto: telusur.co.id

telusur.co.id – Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengatakan, dalam post truth society atau masyarakat pasca fakta, politik menjadi ruang berkecamuknya kabar bohong (hoaks) dan kabar benar, narasi baik dan buruk, intensi positif dan intensi negatif.

Menurut Boni, para politisi melihat kondisi ini sebagai peluang untuk meraih kekuasaan. Logika curang dan strategi kebohongan menjadi trend baru yang dibungkus dengan istilah ‘negative campaign’ yang sebetulnya dalam praksis menjadi ‘black campaign’ alias kampanye hitam.

“Semua dianggap wajar, karena politik demokrasi elektoral dipahami sebagai pertarungan menang kalah, bukan benar-salah. Logika pragmatisme menjadi arus utama,” kata Boni dalam diskusi bertajuk ‘Memilih Melampaui Hoaks’ (LPI merespons isu tujuh kontainer surat suara)’ di Jakarta Selatan, Jumat (11/1/19).

Boni menuturkan, hoaks tentang tujuh kontainer surat suara yang dihembuskan lewat akun medsos kader Demokrat, Andi Arief, saat ini menambah rumit ruang politik, tetapi tetap saja dinikmati sebagai pertunjukan wajar oleh para politisi pecundang.

“Lembaga Pemilih Indonesia mengapresiasi kerja keras Polri dalam menangani kasus ini dan kasus lain sebelumnya. Apakah dengan itu hoaks akan berhenti?” katanya.

Sebagai skenario politik, kata Boni, hoaks tetaplah sebuah strategi. Pelaku hanya berhenti ketika kekuasaan diraih.

“Karena tujuan dari semua itu adalah kekuasaan. Sama seperti agama yang didagangkan atau sentimen etnik yang dipolitisir,” ungkapnya.

Menurut Boni, hoaks kontainer surat suara adalah by design. Hal itu, kata dia, bukan soal benar atau salah, tapi soal bagaimana membentuk persepsi publik. Hoaks ini skenario memenangkan persepsi publik.

“Hati-hati, di banyak negara, pola ini sudah sukses menghantar pecundang menjadi presiden atau perdana menteri. Preseden itu yang meningkatkan libido para pecundang dalam kasus kontainer ini,” tegasnya.

Maka, lanjut dia, yang harus dikaji adalah motif politik dan afiliasi para penyebar hoaks dengan partai atau tim kampanye politik. Karena menurutnya, pasti ada hubungannya.

“Polisi mesti menyasar design besar di balik itu sehingga kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi pembangunan kesadaran politik masyarakat. Mereka yang rasional akan marah dan yang kurang rasional mungkin terpengaruh oleh hoaks ini . Tapi bagaimanapun, pengungkapan kasus ini membantu pemilih untuk belajar bersikap rasional dalam pemilu,” paparnya.

LPI berharap, pemilih makin sadar melihat rancangan jahat di balik hoaks yang terus berkembang subur. Hanya dengan begitu, pemilu 2019 dapat menghasilkan hal yang baik untuk rakyat Indonesia.

“Pemilih tidak cukup mengamati adegan dan narasi yang munvul di permukaan, tetapi harus menggali informasi tentang masa lalu para kandidat dan para pendukungnya. Kita tidak ingin demokrasi menjadi kuda troya yang menghantar para begundal dan genderuwo menjadi pemimpin di negeri ini,” demikian Boni.[ham]

Bagikan Ini :