Logo BPN RI

telusur.co.id – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus tanah PT Duta Pertiwi Tbk. Pada sidang kali ini, pihak ahli waris memaparkan bukti-bukti pelanggaran dan dugaan permainan yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Pusat atas tanah bersengketa yang berlokasi di seberang ITC Roxy Mas, Jakarta Pusat.

Kuasa hukum ahli waris, Wellyantina Waloni menjelaskan bahwa sebagian tanah yang berkasus itu sudah tercatat dalam Verponding Indonesia-sebutan untuk catatan tanah di awal kemerdekaan.

“Salah satu buktinya, BPN pernah menerbitkan sertifikat untuk tanah milik saudara ahli waris yang lokasinya berdekatan dan sama-sama tercatat dalam Verponding Indonesia,” kata Wellyantina dalam katerangannya, Jumat (11/1/19).

Maka, kata dia, menjadi aneh ketika BPN menerbitkan sertifikat untuk PT Duta Pertiwi padahal BPN pasti mengetahui letak tanah Verponding Indonesia milik ahli waris yang diklaim sebagai milik PT Duta Pertiwi itu.

“Dengan demikian langkah BPN menerbitkan sertifikat untuk Duta Pertiwi mengindikasikan ada ‘permainan’ antara BPN dengan pengusaha properti nakal,” katanya.

Peta Jakarta sejak tahun 1935 juga sudah menunjukkan status tanah tersebut. Adapun peta status tanah DKI Jakarta terbaru tahun 2004 juga menunjukkan bahwa tanah bersengketa itu merupakan tanah adat berdasarkan girik Pajak Hasil Bumi (PHB). Dokumen PHB itu sesuai dengan dokumen yang dimiliki ahli waris.

Wellyantina menambahkan, pihaknya juga mencatat ada inkonsistensi pernyataan BPN terkait tanah. Dokumen menunjukkan pada tahun 2007 dan 2009, BPN masih memberikan penjelasan dengan jujur soal status tanah di sekitar lokasi.

“Namun sejak pihak Duta Pertiwi memohon pengukuran tanah Verponding tersebut pada tahun 2010, BPN dalam jawaban suratnya kepada keluarga saudara ahli waris pada tahun 2015 dan 2016, mengaku tidak tahu letak tanah Verponding tersebut. Indikasi ‘permainan’ antara BPN dengan pengusaha properti nakal kembali terasa,” ujarnya.

Kronologi Kasus

Kasus tanah di seberang ITC Roxy Mas itu bergulir seiring gugatan pihak ahli waris ke PT Duta Pertiwi Tbk dan Badan Pertanahan Jakarta Pusat. Pihak ahli waris menuntut ganti rugi atas penguasaan tanah seluas 29,361 hektare yang berlokasi di Gang Subur, Jl. K.H. Hasyim Asyhari Raya, Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Lokasinya di seberang ITC Roxy Mas.

Ahli waris mengajukan gugatan pembayaran ganti rugi senilai Rp 5,28 triliun sesuai nilai jual objek pajak. Gugatan itu sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 549/PDT.G/2018/PN.Jkt.pst. Sidang perdana kasus ini digelar pada 29 Oktober 2018.

Pihak PT Duta Pertiwi Tbk diduga membeli tanah tersebut dari penggarap atau penyewa. Perusahaan bisa melakukan aksi pembelian tersebut hingga mengantongi sertifikatnya diduga karena ada ‘bantuan’ dari pihak Badan Pertanahan Jakarta Pusat. Sertifikat Hak Guna atas tanah diberikan oleh Badan Pertanahan Jakarta Pusat kepada PT Duta Pertiwi Tbk.

“BPN seharusnya meluruskan atau menginformasikan letak tanah yang sebenarnya, karena BPN-lah yang paling mengetahui di mana posisi tanah itu,” kata Wellyantina Waloni SH, kuasa hukum ahli waris.

Dia menjelaskan, tanah sengketa itu awalnya disewakan kepada para penggarap, hanya sedikit yang telah dijual oleh ahli waris. Artinya transaksi tanah oleh PT Duta Pertiwi Tbk besar kemungkinan dilakukan dengan para penggarap bukan dengan pemilik yang sah yakni Moh Noerdin bin Kaimin.

Dua anak Noerdin sekarang sudah meninggal sehingga ahli waris tanah itu beralih ke tujuh cucu Noerdin. Para ahli waris itu sebagian berprofesi sebagai pedagang pasar di Tangerang dan sebagian ibu rumah tangga.

Wellyantina mengatakan pihaknya akan terus berjuang mengawal kasus ini dan meluruskan posisi hukumnya sesuai fakta yang benar.[ham]

Bagikan Ini :