Direktur Eksekutif Lembaga Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi. FOTO: telusur.co.id/Tio Pirnando

telusur.co.id- Direktur Eksekutif Lembaga Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi mendukung rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan nama Calon Legislatif (Caleg) mantan narapidana kasus korupsi ke publik. Karena, menurut dia, jika diumumkan ke publik, pemilih bisa melakukan hukuman atau punishment kepada partai yang mencalonkan eks napi koruptor menjadi Caleg

” Pemilih bisa melakukan punishment terhadap partai yang punya Caleg terindikasi oleh kasus korupsi jika pemilih terinformasi,” kata Burhanuddin di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/19).

Dia menilai, bila pemilih tidak mendapatkan informasi dengan baik terkait caleg, apakah treck record-nya eks napi korupsi atau tidak, tentu pemilih akan gamang.

BACA JUGA :  KPU Nilai Ajakan Prabowo Salat Bersama Tidak Masalah

“Tapi, kalau diumumkan oleh KPU baru kemudian dampaknya kita harapkan punya pengaruh terhadap elektabilitas,” imbuhnya.

Sebagai contoh, lanjut Burhanudin, kasus yang menimpa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Dimana, perolehan suara Demokrat turun drastis pada Pemilu 2014, ketimbang 2009.

“Efek Nazaruddin menurunkan elektabilitas Partai Demokrat bahkan capai 50 persen banding pemilu 2009 di pemilu 2014 kemarin,” tandasnya.

Sebelumnya, KPU memastikan bakal merilis daftar nama calon legislatif (caleg) mantan napi korupsi yang ikut Pemilu 2019 kepada publik.

Pengumuman tersebut rencananya akan dilakukan pada akhir Januari atau awal Februari 2019 mendatang.
“Dalam waktu dekat. Kemungkinan kalau tidak dalam Januari ini ya awal Februari. Tapi prinsipnya akan kita umumkan. Dipastikan akan kita umumkan,” kata Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.[asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini