Kornas MP BPJS, Hery Susanto/Ist

telusur.co.id – Peraturan Menkes Nomor 51 Tahun 2018, yang mewajibkan peserta BPJS Kesehatan membayar biaya tambahan tiap melakukan kunjungan, dengan alasan dapat mengendalikan mutu dan biaya di fasilitas kesehatan, mendapat kritik dari banyak kalangan.

Salah satunya, Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kornas MP BPJS), Hery Susanto. Ia menilai pengelolaan BPJS Kesehatan era pemerintahan Jokowi sudah bertentangan dengan UU SJSN dan UU BPJS.

Sebab, dalam Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, menyebutkan bahwa “Pemerintah dapat melakukan langkah menyesuaikan manfaat dengan catatan sebagai upaya terakhir.”

“Tetapi, untuk menuju ke upaya terakhir tersebut, harus ditandai adanya kondisi yang memberatkan perekonomian nasional,” kata Hery Susanto dalam keterangan kepada redaksi, Minggu (20/1/19).

BACA JUGA :  Aturan Baru BPJS Bikin Dokter Resah

Hery menolak pemberlakuan peraturan baru Kemenkes yang menjadi rujukan BPJS Kesehatan itu. Menurut dia, UU Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal 22 ayat (1) diamanatkan “Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.”

Ayat (2) dalam pasal yang sama menyebutkan, “Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.”

Dari dua ayat UU SJSN, BPJS kesehatan wajib melayani seluruh peserta JKN atas seluruh jenis pelayanan kesehatan, sedangkan urun biaya bisa dikenakan bila ada penyalahgunaan pelayanan.

BACA JUGA :  Istana Mayday, Jokowi Kabur ke Bogor

“Jika peserta BPJS Kesehatan harus urun biaya di luar premi maka kebijakan itu dinilai melanggar Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),” kata dia.

Peraturan Menkes Nomor 51 Tahun 2018 mengatur soal urun biaya dan juga selisih biaya untuk JKN-KIS. Berdasarkan aturan tersebut, ada tambahan biaya bagi peserta untuk rawat jalan dan rawat inap nantinya.

Sebelumnya, Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief menepis anggapan bahwa pemberlakuan biaya semata untuk menekan defisit neraca BPJS Kesehatan.

“BPJS sendiri tidak menganggap ini bagian dari upaya untuk menurunkan defisit sehingga kita minta peserta mengurun biaya,” katanya. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini