Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Presiden Jokowi, untuk mengkaji ulang. FOTO:Istimewa

telusur.co.id- Presiden Jokowi, berencana akan membubarkan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Guna mengakhiri dualisme pemerintahan di Batam.

Dilansir dari Setkab.go.id. Keputusan itu diambil, setelah mendengarkan informasi dari dunia usaha, keterangan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

Sebagai konsekuensi dari keputusan itu, maka. kewenangan yang melekat di BP Batam kedepannya akan diberikan Pemerintah Kota Batam.

Mengenai rencana pemerintah itu. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Presiden Jokowi, untuk mengkaji ulang.

Sebab. Ia melihat. Rencana pembubaran BP Batam, berpotensi menabrak sejumlah undang-undang. Seperti, UU. No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU. No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU. No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah serta PP. No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Dimana, dalam pasal 76 ayat 1 huruf C UU. No 23 tahun 2004, disebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara atau daerah atau pengurus yayasan di bidang apapun.

“Karena itu, adanya rencana Walikota Batam sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam perlu ditinjau lebih jauh lagi. Pasalnya, BP Batam merupakan lembaga yang mengikuti ketentuan APBN dan mengelola barang milik negara,” ujar Bambang di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/19).

BACA JUGA :  Lagi, Jokowi Bagikan 6.000 Sertifikat Hak Atas Tanah di Tangerang

Bukan itu saja. Politikus Golkar ini juga melihat akan terjadi kerancuan dalam pelaksanaan UU Perbendaharaan dan Pengelolaan Keuangan Negara. Apabila, Walikota Batam menjadi Ex-Officio Kepala BP Batam.

Hal itu, kata dia, bisa terjadi. Berdasarkan UU. No.1 tahun 2004.

“Jika Walikota Batam menjadi Ex-Officio Kepala BP Batam, akan terjadi kerancuan dalam pelaksanaan UU Perbendaharaan dan Pengelolaan Keuangan Negara,” lanjutnya.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk konsisten menjalankan undang-undang.

Sehingga, tidak menjadi preseden buruk dikemudian hari.

“Sebagai mitra kerja, fokus DPR RI adalah jangan sampai dalam menyelesaikan sebuah masalah, pemerintah justru menabrak berbagai peraturan perundangan,” tegasnya.

Untuk diketahui. Dalam situs resminya, Otorita Batam merupakan cikal bakal dari Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

Pada PP 46 disebutkan bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Batam dengan keberadaannya selama 70 tahun sejak PP 46 ditandatangani.

BACA JUGA :  Makmurkan Masjid, Dewan Pembina MCM Bakal Ajak Jokowi Shalat Jumat Keliling

Hal ini memberikan kepastian hukum kepada para investor baik lokal maupun asing selama itu untuk berinvestasi di Batam. BP Batam mempunyai Visi dan Misi yang jelas untuk mengembangkan Batam kedepan.

Saat ini BP Batam mendapatkan kewenangan dari pemerintah pusat khususnya yang menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan untuk mengeluarkan perijinan lalu lintas keluar masuk barang.

Perizinan tersebut diantaranya Perizinan IP Plastik dan Scrap Plastik, Perizinan IT-PT, Perizinan IT Cakram, Perizinan IT Alat Pertanian, Perizinan IT Garam Perijinan, Mesin Fotocopy dan printer berwarna, Perizinan Pemasukan Barang Modal Bukan Baru, Perizinan Bongkar Muat, Pelabuhan Khusus, Perizinan Pelepasan Kapal Laut.

Adapun perijinan yang sebelumnya berada di Otorita Batam diantaranya Perijinan Fatwa Planologi, Perijinan Alokasi Lahan, Perijinan titik-titik lokasi iklan, SK BKPM tentang registrasi perusahaan di Indonesia, Angka Pengenal Import Terbatas (APIT), serta Izin Usaha Tetap (IUT).[ham]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini