telusur.co.id – Keinginan pemerintah yang akan melebur Badan Pengelola (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam, mendapatkan penolakan dari warga Batam. Bukti penolakan itu, disuarakan oleh pengurus Kadin Kepri dan Batam.

Kadin Kepri dan Batam ini mengadu ke Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Pertemuan khususnya berlangsung di ruang kerjanya lantai 4 Gedung Nusantara III DPR RI, Jumat (4/1/2019).

Ketua Kamar Dagang dan Industi (Kadin) kota Batam, Jadi Rajagukguk berharap pemerintah pusat menunda rencana peleburan BP Batam dengan Pemko Batam. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu iklim investasi dikota Batam.

Lebih lanjut, Jadi Rajagukguk meminta presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerinta yang merupakan petunjuk teknis implementasi dari undang undang. “Kadinkan sebagai mitra pemerintah, sehingga kita mengingatkan pemeriintah untuk tidak melanggar hukum terkait keputusan yang terkesan dipaksakan ini. Tidak dibenarkan walikota menjabat sebagi ex officio”. ujarnya.

Jadi Rajagukguk juga menyayangkan gonjang ganjing peleburan BP batam yang sudah terjadi sejak tahun 2016 ini. Sejak menko Darmin Nasution yang berencana merubah Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Akibatnya angka pertumbuhan ekonomi Batam langsunv menurun drastis.

“Saya sudah ingatkan pak Darmin soal ini. Sampai sekarang sudah ada 14 Kawasan Ekonomi Khusus yang dibentuk. Dan hingga saat ini tidak ada satupun kisah sukses dari Kawasan Ekonomi Khusus ini”. Tandasnya

Fahri menilai penggabungan tersebut sangat berbahaya, menyebabkan Walikota Batam merangkap exofficio sekaligus sebagai kepala otorita.

“Kita tadi sudah membahas cukup mendalam, baik dari aspek politk, hukum, juga ekonomi tentunya, dan hasilnya keputusan ini (peleburan) berbahaya sekali,” sebut Fahri Hamzah kepada awak media usai menerima audiensi pengurus Kadin Kepri dan Batam khususnya di ruang kerjanya lantai 4 Gedung Nusantara III DPR RI, Jumat (4/1/2019).

Fahri mengingatkan pemerintah bahwa pembentukan awal Batam adalah untuk membangun otonomi khusus yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan Industri dan perdagangan nasional.

“Kawasan Batam yang secara geografis masuk dalam provinsi Kepulauan Riau dan berbatasan dengan Singapura, diharapkan akan dapat menyaingi Singapura dalam perdagangan dan industri,” jelasnya.

Terobosan yang akan dilakukan pemerintah, menurut Fahri haruslah sebuah terobosan maju yang dapat membuat Batam lebih fleksibel. Sehingga, dapat menjadikan Batam daerah yang solid, terkelola dengan baik dan mandiri.

Sebab, menurut Fahri jika pemerintah tetap melakukan keinginannya semua aspek akan terganggu, baik itu aspe kekonomi, hukum maupun politiknya. Pertama, karena ini menyangkut isu ekonomi yang didalamnya ada invetasi yang memerlukan kenyamanan, dan kepastian. Sebab mereka ingin melihat produksi mereka juga dalam jangka panjang bisa stabil.

“Itu yang paling penting sebenarnya. Nanti kita ketahui implikasi dari sinyal dunia usaha ini, mereka (investor) akan kompak kalau negara kita memproduksi ketidakpastian mereka bisa kabur. Jadi, dunia usaha memerlukan kepastian. Karena itu, pemerintah jangan mengambil keputusan yang salah terkait pengelolaan Badan Otorita Batam ini,” tuturnya. (ham)

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini