Juru bicara BPN Prabowo-Sandi Ferdinand Hutahean / Net

telusur.co.id- Kritikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) atas pembangunan proyek LRT Jabodebek yang dianggap terlalu mahal, hendaknya di tindaklanjuti oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, yang menyampaikan ini adalah orang nomor 2 di Indonesia, tentu memiliki data akurat dan terpercaya.

Demikian disampaikan oleh Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean kepada telusur.co.id, Rabu (23/1/19).

“Saya sangat berharap kepada KPK dan BPK untuk segera turun melakukan audit kepada proyek-proyek ini,” kata Ferdinand.

Menurut Ferdinand, kritikan yang disampaikan JK itu tentu memiliki tujuan mulia.”Mungkin saja bahwa pak Jusuf Kalla melihat permainan uang ribuan triliun, utang kita yang jatuh kepada proyek-poyek infrastruktur seperti ini akan merugikan bangsa merugikan masyarakat kedepan,” dalihnya.

BACA JUGA :  Jika Ditendang Dari Demokrat, NasDem: Welcome TGB

Barangkali, kata Ferdinand, tokoh senior Golkar itu tidak ingin masyarakat menanggung beban atas apa yang dilakukan pemerintah saat ini dan dampaknya merugikan rakyat.

“Nah, Pak Jusuf Kalla ingin menyelamatkan masyarakat kita, menyelamatkan negara kita dari beban yang salah,” imbuhnya.

Selain itu, juru bicara Badan Pemenagan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini memandang, kritikan JK, patut dinilai, ada yang salah dari penetapan skala prioritas rezim Jokowi. Meskipun JK sebagai wapresnya, kemungkinan pandanganya tidak terlalu didengar lingkaran Istana.

“Kritikan itu ada kandungan-kandungan kegagalan pemerintah menetapkan skala prioritas membangun sesuatu tapi manfaat nya tidak akan maksimal bahkan tidak bermanfaat,” tandasnya.[sbk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini