telusur.co.id – Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno DKI Jakarta mendatangi Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (7/1/19).

Ketua Bidang Advokasi BPN Prabowo-Sandi DKI Jakarta, Yupen Hadi mengungkapkan, tujuan kedatangan mereka adalah untuk melaporkan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berkaitan dengan pembatalan agenda penyampaian visi misi paslon capres-cawapres dalam debat capres-cawapres mendatang.

“Nah kami merasa sangat dirugikan atas pembatalan itu. Kenapa dirugikan? Yang kami pahami bahwa visi misi calon adalah GBHN-nya republik ini ke depan. Kita nggak punya GBHN lagi selain dari visi misi calon. Nah kalau itu dihilangkan, rakyat tahunya dari mana visi misi calon, apa bedanya 01 dan 02,” kata Yupen usai menyampaikan laporan.

Yupen mengaku menyayangkan sikap KPU. Pasalnya, sebelumnya sudah disepakati awalnya akan ada penyampaian visi misi yang difasiltasi oleh KPU. Tetapi karena ada sedikit perbedaan pendapat persoalan teknis, KPU kemudian membatalkannya.

“Kenapa KPU sebgai penyelenggara tidak memaksakan saja kepada para pihaknya teknisnya harus seperti ini lho, bukan mensederhanakan dengan membatalkan. Karena efek dari pembatalan adalah tidak tersampaikannya visi misi paslon ke masyarakat luas,” terang Yupen.

Dalam hal ini , kata dia, pihaknya dari BPN Prabowo-Sandi Provinsi DKI merasa sangat dirugikan. Karena KPU secara profesional berarti tidak bersedia memberikan ruang penyampaian visi dan misi paslon. Padahal KPU adalah lembaga yang diberikan otoritas untuk melakukan itu.

“Tiba-tiba Ketua KPU bilang, wah kita cari simpelnya aja dibatalin. Itu bukan mencari simpel namanya, itu tidak melakukan pekerjaan. Padahal penyampaian visi misi adalah salah satu media untuk menciptakan demokrasi berkualitas,” ungkapnya.

Karenanya, dia menganggap KPU sudah tidak melaksanakan aturan hukum, yakni Undang-Undang Pemilu.

“Jadi kami mengadukan ke DKPP dengan harapan bisa menengahi persoalan ini, bisa menyampaikan mana yang benar ke KPU, tentunya direspon sesuai UU,” tandasnya.[ham]

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini