telusur.co.id – Komite III DPD RI memberikan pandangan dan pendapat terhadap RUU Pekerja Sosial pada rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah. Pada kesempatan ini, DPD RI berpandangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini belum optimal.

“Penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini belum optimal. Telah terjadi perubahan sosial di dalam masyarakat yang berdampak pada peningkatan jumlah serta kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Novita Anakotta di Nusantara II Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (8/1/19).

Menurutnya, secara prinsip DPD RI mendukung sepenuhnya pembahasan selanjutnya atas RUU Pekerja Sosial. Oleh karena itu perlu ditangani melalui praktik pekerjaan sosial yang profesional, terencana, terpadu, berkualitas, dan berkesinambungan untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial.

“Secara prinsip DPD RI mendukung sepenuhnya pembahasan selanjutnya atas RUU Pekerja Sosial. Namun DPD RI memadang penting untuk menyampaikan pandanganya atas RUU Pekerja Sosial guna perbaikan dan penguatan atas norma dalam RUU tersebut,” ujar senator asal Maluku Utara itu.

Novita menjabarkan ada beberapa catatan terkait pandangan DPD RI terhadap RUU Pekerja Sosial. Tentang Konsistensi penamaan RUU dengan Naskah Akademiknya. “DPD RI menemukan ketidakkonsistenan penamaan RUU dengan Naskah Akademiknya,” tuturnya.

Selanjutnya, menurut Novita, perihal penamaan RUU yang akan yang mencerminkan materi muatan. DPD RI berpendapat penamaan RUU ini adalah RUU tentang Pekerjaan Sosial karena muatannya selain mengatur perihal profesi juga mengatur perihal praktik pekerjaan sosial.

Novita menambahkan RUU Pekerja Sosial harus memuat norma tentang pendidikan tinggi bagi pekerja sosial dan norma tentang jenis atau kategorisasi pekerja sosial. Selain itu, keterlibatan Asosiasi Pendidikan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial Indonesia.

Terakhir, lanjut Novita, mengenai ketentuan standarisasi. Perlu dipastikan, bahwa profesi pekerja sosial di Indonesia tidak hanya memenuhi ketentuan standarisasi nasional melainkan juga internasional. “Hal ini untuk menghadapi globalisasi dan membuka peluang kerja bagi profesi pekerja sosial, tidak hanya di dalam negeri melainkan juga luar negeri,” jelas Wakil Ketua Komite III DPD RI ini.[]

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini