Rapat Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian / Net

telusur.co.id – Menteri Pertanian, Amran Sulaiman diminta untuk segera merevisi Harga Pokok Pembelian (HPP) gabah kering.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Muladi di gedung Parlemen, Senyan, Jakarta, Senin (21/1/19).

Alasannya, HPP saat ini sudah tidak menunjang Bulog untuk menyerap gabah hasil panen petani.

“HPP ini kan sudah tiga tahun pak tidak direvisi. Sebaiknya direvisi pak. Untuk menunjang Bulog,” kata Viva.

Wakil Ketua Komisi IV lainnya, Daniel Johan juga mengungkapkan hal yang sama. Politikus Kalimantan Barat itu meniali HPP untuk gabah kering panen sebesar Rp 3.700 per kg. Sementara harga pembelian untuk beras sebesar Rp 7.300 per kg. Sudah tidak layak untuk digunakan.

BACA JUGA :  Bahaya, Permendag Nomor Satu Tahun 2018 Harus Dicabut!!!

“Untuk HPP memang itu sudah harus direvisi,” kata politikus PKB itu.

Untuk diketahui, Berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, Bulog hanya diperbolehkan melakukan pembelian di tingkat petani dan penggiling dengan harga di kisaran Rp 3.700 untuk Gabah Kering Panen (GKP), Rp 4.600 untuk Gabah Kering Giling (GKG) dan Rp 7.300 untuk beras. Fleksibilitas harga hanya diperbolehkan maksimal 10 persen.

Menurut Kepala Bulog, Budi Waseso, kebijakan nilai HPP dari pemerintah saat ini sudah tidak relevan. Karena di lapangan, harga pemberlian beras mencapai Rp 5.000 per kilogram.

BACA JUGA :  Komisi IV Bahas Bawang Putih

Sehingga dia mengakui, dari HPP yang rendah itu lah mengapa Bulog kesulitan untuk menyerap gabah dari petani. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini