Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah/telusur.co.id

telusur.co.id – Politisi Fahri Hamzah mendesak DPP PKS untuk segera memenuhi tuntutan pengadilan, untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 30 Miliar kepadanya.

Menurut Fahri, tuntutan ganti rugi itu perlu dipenuhi oleh PKS, karena itu merupakan keputusan inkrah dari Mahkamah Agung.

“Keputusannya sudah inkrah, pertandingan sudah final. Perbuatan melawan hukumnya sudah terbukti. Akibatnya, pihak tergugat didenda oleh pengadilan negara sebesar Rp 30 miliar dan tuntutan lainnya, mengembalikan posisi saya sebagai kader, sebagai anggota DPR, dan kembalikan saya sebagai pimpinan DPR. Semua harus batal demi hukum,” kata Wakil Ketua DPR RI itu, kepada Wartawan, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/1/19).

Tidak itu saja, ia juga memastikan tidak akan menggunakan sepeser pun uang itu. Uang sebanyak itu, kata dia, akan digunakannya untuk merecoveri (pemulihan) para kader-kader PKS yang mendapatkan perlakuan yang sama dengannya dari pimpinan PKS.

BACA JUGA :  Kursi DKI-2 Masih Kosong, Anies: Tunggu Saja Keputusan Partai

“Saya tidak akan mengambil satu sen pun. Uang itu nanti saya gunakan untuk merecoveri kader yang mendapatkan kesewenagan dari pimpinan partai (PKS),” kata dia.

Oleh karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kuasa hukumnya, untuk mengurus prosedur tuntutan itu.

“Keputusan peradilan sudah inkrah. Sehingga dipatuhi saja.”

Diketahui, tuntuan Rp 30 miliar ini buntut dari ‘perseteruan’ Fahri dengan PKS. Awalnya, Fahri mengajukan gugatan ke PN Jakarta Selatan, kepada DPP PKS terkait dengan pemecatan dirinya oleh PKS sebagai kader serta sebagai anggota dan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019.

Pada tingkat pertama PKS kalah dan diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 30 miliar kepada Fahri.

BACA JUGA :  Rupiah Terus Anjlok, Pemerintah Jangan Anggap Enteng 

PKS pun mengajukan banding, namun bandingnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Hingga akhirnya, bulan Maret 2018, PKS mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, lalu melalui putusannya Nomor 1876/K/Pdt/2018 MA juga menolak kasasi tersebut.

Dengan ditolaknya permohonan kasasi PKS, maka kedudukan Fahri Hamzah tetap sah sebagai kader PKS, Anggota DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI.

Selain itu, MA juga menolak seluruh dalil yang diajukan oleh PKS terkait dengan gugatan kerugian yang dialami Fahri.

Lebih lanjut dalam pertimbangannya, MA menegaskan dalam gugatan perbuatan melawan hukum diperbolehkan adanya tuntutan kerugiaan immateril. Contoh kerugian immaterial adalah harga diri, reputasi atau nama baik seseorang terkait antara lain dengan pendidikan, kedudukan, atau pekerjaannya atau jabatannya dalam masyarakat atau pemerintahan. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini