telusur.co.id- Ketua KPU Arief Budiman, memastikan. KPU tidak akan memfasilitasi sosialisasi visi-misi jelang debat perdana Pilpres 2019 yang awalnya dijadwalkan 9 Januari 2019.

Dikatakan Arief, keputusan itu diambil, karena berdasar kesepakatan antara KPU dengan tim kampanye pasangan calon melalui rapat bersama yang digelar pada Jumat (4/1/19) malam.

KPU juga menyatakan, sosialisasi tetap akan dilakukan, tetapi oleh masing-masing tim kampanye.

Mengkritisi hal itu. Wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam akun twitternya @fahrihamzah, memaparkan tentang arti penting visi misi pemimpin bagi NKRI.

Menurutnya, Pilpres 2019 tanpa visi-misi capres, hanya akan menjadi sirkus politik yang berbiaya mahal.

25 trilyun hanya untuk cerdas cermat dengan soal yang sudah dibocorkan. Terlalu! #PengamatPemilu2019,” cuit Fahri di @fahrihamzah, Senin (7/1/19).

Ia pun memastikan, dari keputusan KPU itu. Maka, ada yang dilanggar oleh KPU dari UU

UU Pemilu, UU No. 7 Tahun 2017.

Pertama kata dia, dengan pembatalan memfasilitasi sosialisasi visi-misi jelang debat perdana Pilpres 2019. KPU telah mereduksi atas keinginan rakyat untuk mengetahui arah bangsa ini ke depan.

Padahal, kata dia kembali,Visi Misi Capres dan Pidato-nya adalah dokumen formal pertama yang memperkenalkan kepada publik tentang arah bangsa 5 tahun.

Terlebih, Visi dan misi capres dinilainya juga,sebagai sebuah pernyataan yang kuat tentang situasi kita setelah membaca faktor-faktor lingkungan yang kompleks yg melingkupinya: internal, eksternal, dan masa depan yang dinamis. Ini menentukan strategi dan kebijakan ke depan. #VisiMisiCapres

“Seorang calon presiden tanpa kemampuan untuk memaparkan secara verbal dokumen #VisiMisiCapres terus ngapain berani jadi presiden?

@KPU_ID melakukan “skip” terhadap tahap terpenting ini? Langsung ke tanya jawab dengan soal dibocorkan? Kenapa rakyat gak boleh tau?,” tuturnya.

Oleh karena itu, politikus PKS ini menilai, Menggeser tahapan pemaparan #VisiMisiCapres adalah skandal serius dalam pelaksanaan #Pilpres2019.

“boleh jadi itu disepakati dengan parpol tapi saya menganggap itu reduksi atas makna demokrasi dan hak rakyat untuk mengetahui arah bangsa ke depan,”

Bagi dirinya, Belum terlambat bagi

@KPU_ID untuk melakukan koreksi.

“Jangan langsung kirim pertanyaan padahal roadmap dan #VisiMisiCapres belum dipaparkan secara khusus. Perpanjang perdebatan tema dokumen agar #Capres2019 bertanggung jawab atas apa yg mereka tulis,”

“Dia kira ini UMPTN apa namanya ujian masuk universitas…pakai istilah Bank soal…masalah bangsa ini mau kemana gak jelas…,” ungkapnya lebih lanjut.[far]

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini