Margarito Kamis/Istimewa

Oleh: Margarito Kamis

PAK Jusuf Kalla (JK), wakil presiden sarat pengalaman, yang tindakan-tindakannya selalu terukur itu, belum lama ini mengeluarkan sebuah pernyataan menarik.

Pernyataan ini, tentu beralasan, terasa sangat kritis, untuk tak mengatakan menusuk. Semakin kritis rasanya, karena statusnya sebagai wakil presiden. Apa pernyataannya? Light rail transit (LRT), infrastruktur kebangaan pemerintahan ini, dalam penilaiannya, tidak efisien.

Siapa konsultan yang bikin ini, sehingga biayanya Rp 500 miliar per kilometer? Kapan kembali (modalnya) kalau dihitung seperti itu? Kritik itu dilontarkan dihadapan peserta rapat koordinasi Pimpinan Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) di kantornya. Lugas dan praktis, sebuah tipikal khas Pak JK, pria hebat dari Sulawesi Selatan ini.

Hukumnya

Pak JK itu, Wakil Presidennya Pak Jokowi. Tetapi terlepas dari siapapun figurnya, wakil presiden tak memiliki kewenangan konstitusional, sedikit sekalipun, menyelenggarakan pemerintahan.

Wakil presiden, sesuai UUD 1945, difungsikan sebagai figur yang membantu presiden. Keistimewaan figur ini hanyalah ketika terjadi kekosongan presiden. Ketika terjadi kekosongan jabatan itu, wakil presidenlah yang mengisi jabatan itu, presiden.

Itu sebabnya, pemerintahan sebuah negara yang bersistem presidensial selalu disebut berdasarkan nama presidennya. Bila pemerintahan itu disebut dengan administrasi, tidak pernah, dimanapun disebut administrasi, misalnya JK. Tidak. Administrasi itu akan disebut sesuai nama presiden. Di Amerika misalnya disebut administrasi, misalnya Bush Junior.

Presiden, menurut UUD 1945, dapat dan sah, mengabaikan wakil presiden atau tak menyertakan wakil presiden dalam membuat keputusan.

Pernyataan Pak JK jelas. Pernyataan ini menunjukan, boleh jadi, Pak JK tidak disertakan oleh Presiden Jokowi dalam membuat keputusan membangun infrastruktur mahal itu.

Keringat seberat apapun dan lelah selelah apapun Pak JK dalam kampanye pilpres, tidak dapat diperhitungkan secara hukum, sebagai faktor yang melahirkan kewenangan membuat keputusan. Tidak.

Paling mungkin beratnya keringat dan lelah itu diperhitungkan secara etis, yang darinya lahir kebersamaan manis antara keduanya. Hanya itu, tidak lebih. Tetapi justru disitu soalnya. Karena hanya menjadi faktor etis, maka derajat kebersamaan keduanya sepenuhnya tergantung pada derajat rasa, dan keharusan etis.

BACA JUGA :  Ustadz Ba'asyir di RS Cipto, Wapres JK : Beliau Sakit Perlu Perawatan..!

Jangan Terlena

Pak JK, dengan pernyataannya itu, harus diakui tidak sedang menyebar atau melokalisir kesalahan, sebuah tabiat alami politikus. Tidak. Pak JK juga jelas, tidak sedang mengatakan proyek itu salah, kecuali menyatakan tidak efisien. Tapi itu sudah lebih dari jelas bahwa proyek ini jauh dari rancangan, tak terencana secara terukur, masuk akal, mirip dengan substansi kritik sejumlah kalangan beberapa waktu lalu.

Bawaan alami Pak JK sejauh dapat dilihat adalah mengambil tangung jawab. Pak JK, sejauh yang bisa dikatakan adalah tipikal pria yang tidak menghindar, apalagi lari dari risiko.

Pengalamannya oke. JK adalah usahawan sekaligus politikus. Tapi itulah kenyataannya. Kalibernya sehebat itu, terlihat tak cukup ampuh untuk dipertimbangkan pemerintahan ini dalam mengambil keputusan.

Pada titik itu penilaian sejumlah Kiai, Habaib dan masyayik yang dinyatakan dalam deklarasi dukungan terhadap Pak Prabowo dan Pak Sandi di Pesantren Sidogiri Desa Ngempit Kecamatan Pasuruan, Jawa Timur, benar adanya. Mereka, para Kiai dan Habaib itu, ta’zim pada Pak Ma’ruf, kiai yang menjadi cawapres Pak Jokowi ini, tetapi tak sudi memberi dukungan kepada pasangan ini.

Cukup lugas, mereka menunjuk Pak JK, pria sarat pengalaman dan senior ini, nyatanya tidak dapat berbuat banyak, apalagi Pak Ma’ruf.

Berdasarkan penilaian itu mereka memastikan dukungannya kepada Pak Prabowo, yang dinilai tegas dan Pak Sandi yang dinilai memiliki pengalaman menggerakan ekonomi. Rasional dan berkelas.

Berkelas, karena betapapun mereka tak memberi dukungan kepada Pak Ma’ruf dan Pak Jokowi, tetapi sikap itu diungkapkan dengan kata yang khas, anggun, manis, tak menyakiti, apalagi melukai hati. Berkelas, karena perbedaaan pilihan tidak menjadi sebab mereka, para Kiai dan Habaib itu tak kehilangan rasa hormat. Perbedaan tak mampu menjadi sebab mereka keluar dari marwah sebagai alim ulama. Ini pelajaran bagus. Alhamdulillah.

BACA JUGA :  JK Harapkan Masjid Kampus Jadi Pusat Pengembangan Karakter Mahasiswa

Seperti telah dikemukakan serba sedikit di atas, kewenangan menyelenggarakan kekuasaan itu, dalam sistem kita, sepenuhnya dipegang oleh presiden, bukan wakil presiden.

Menyenangkan, menggembirakan para Kiai, Habaib dan Masyayik ini begitu tepat mengenal tabiat alami sistem pemerintahan kita.

Menyenangkan mereka menunjuk satu keunggulan Pak Sandi, yang jelas tidak dimiliki Pak Ma’ruf, yang juga kiai ini. Sandi, dalam penilaian mereka merupakan orang yang berpengalaman bekerja dibidang ekonomi. Pak Ma’ruf, yang juga kiai ini, memang beda dengan Sandi.

Konstroversi muncul mendahului pilihan beliau menjadi cawapres, agak mirip dengan fenomena munculnya Pak JK menjadi cawapres Pak Jokowi tahun 2014 lalu.

Ini tidak terjadi pada Sandi. Faktor ini penting. Faktor ini adalah penentu terciptanya sinergi, kesamaan semangat dan gairah serta hasrat menyelenggarakan pemerintahan.

Sekali lagi, faktor ini penting, lebih dari faktor lainnya. Tetapi sudahlah. Kembali ke pernyataan kritis Pak JK. Apakah pernyataan Pak JK, yang pendamai top itu, bernilai sebagai seruan khas politikus top kepada rakyat Indonesia untuk tidak memilih Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf? Entahlah.

Toh, pemilih juga punya otak, punya rasa, punya hati. Tetapi memetik pelajaran dari pernyataan kritis Pak JK ini, jelas masuk akal.

Terima kasih Pak JK. Ada banyak pelajaran, hikmah lain dari kritik bapak. Kritik bapak bernilai tinggi, setinggi dan seindah rembulan menyinari hamparan rumput yang menghijau. Paling tidak hikmahnya, salah satunya, adalah jangan terlena dengan LRT.

Terima kasih Pak JK atas kritiknya. [***]

*Penulis adalah Doktor HTN, Staf Pengajar pada FH. Univ. Khairun Ternate)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini