Margarito Kamis/Istimewa

Oleh : Margarito Kamis

(Doktor HTN, Staf Pengajar FH. Univ Khairun  Ternate)

Hari hari disepanjang kampanye pilpres kali ini, persis seperti hari-hari yang telah berlalu bersama pilpres lima tahun lalu, dalam hampir semua aspek, terutama hukum, begitu riuh. Entah, apakah merupakan bawaan alamiah demokrasi atau bukan, detik demi detik disepanjang hari yang dilalui kampanye  – tatap muka, pertemuan terbatas dan sejenisnya – pilpres kali ini diwarnai dengan beragam pendapat berbeda, bahkan saling menyerang.

Kepala Desa yang teridentifikasi mendukung Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno, pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, disidangkan. Karena terbukti, dipenjara. Entah persis sama atau tidak, sejumlah kepala daerah, kalau tidak alah di Riau,  yang memberi dukungan nyata kepada Pak Jokowi sebagai Capres, hanya ditegur Gubernur, tidak diproses pidana. Ratna Sarumpaet, ibu dari anak-anaknya dan nenek dari cucu-cucunya,  yang teridentifikasi membuat ramai republik ini dengan pengakuan, yang belakangan diketahui tidak benar, kini meringkuk di tahanan.

Hari-hari ini, Andi Arif, pria kritis, yang merupakan salah seorang fungsionaris Partai Demokrat, dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal. Permohonannya ke KPU yang ditulis di media sosialnya untuk memeriksa, dalam rangka memastikan kebenaran berita yang beredar, yang diketahuinya, entah bagaimana cara mengetahuinya,  justru berakhir dengan dirinya dilaporkan ke aparatur hukum. Menariknya, Andi Arif, tentu karena merasa benar, dan menilai respon atas tindakannya sebagai fitnah, pada hari itu juga kabarnya hendak melaporkan mereka ke Bareskrim juga.

Entah terkait atau tidak, mirip atau tidak dengan substansi permohonan Andi Arif, Ustad Tengku Zulkarnaen, wakil Sekjen MUI ini, kabarnya turut dilaporkan ke Bareskrim. Dalam persitiwa lain, sayup-sayup terdengar ada  lagi laporan terhadap seorang fungsionaris Partai Solidaritas Indonesia, partai yang baru pertama kali berlaga dalam pemilu legislatif. Ini semua menambah panjang daftar laporan di musim pilpres ke Bareskrim. Luamayan banyak. Apalagui bila disatukan dengan laporan-laporan lain  yang dajukan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu. Apa hikmahnya?   

BACA JUGA :  Pemberantasan Korupsi yang Koruptif

Memang Susah

Perkara hikmah, dalam lintasan logika, bukan perkara fakta. Perkara hikmah adalah perkara perenungan, perkaranya orang-orang, siapapun mereka, yang bersedia, memiliki kemauan dan kemampuan meluangkan waktu, nafasnya, walau sekadarnya saja, merenung hal ihwal dibalik fakta, peristiwa nyata itu. Ini perkara susah. Susah karena, peristiwa itu berlangsung dimusim kampanye pilpres, sebuah musim yang  bawaannya menenggelamkan orang ke dalam pilihan-pilihan, dan hasrat memenangkan dan mengalahkan. Itu soalnya.

Pilpres, memang merupakan penanda demokrasi, bersifat procedural, untuk sesuatu yang lebih agung. Sesuatu yang lebih agung itu, salah satunya adalah mendapatkan pemimpin yang dapat dipercaya, dengan kecerdasan dan kearifannya menunaikan amanah-amanah agung, yang diberikan kepadanya. Amanah-amanah itu, sebagian di antaranya adalah menegakan hukum, kalau tidak bisa seadil-adilnya, ya sebaik-baiknya.

Hukum yang sebaik-baiknya, tidak pernah lain selain hukum, yang tidak mesti selalu sama terhadap semua orang. Berbeda pun boleh, asal perbedaan itu dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan. Cara yang berbeda itu dibenarkan sejauh dan bila hanya itu cara untuk mewujudkan keadilan. Perbedaan tidak selalu sama, semakna dengan ketidakadilan. Tidak.

Tetapi supaya adil, maka hukum mengharuskan, dalam keadaan apapun, bertolak dari peristiwa kongkrit dan bukti kongkrit. Buktilah  yang membuat peristiwa sesungguhnya bicara. Buktilah yang menentukan, dalam pengertian menjadi dasar ditetapkannya hukum dalam kasus itu. Bukti tidak datang atau muncul dengan sendirinya, melainkan harus dicari. Pencarian bukti, seperti biasa, dipandu dengan hukum. Praktis, hukum melokalisir semua hal-ihwal subjektif dalam seluruh prosesnya. 

Itu sebabnya, hukum disifatkan sebagai sesuatu yang impersonal dan objektif. Impersonal atau objektif itu bermakna hukum itu tak terkait, tak bisa disandarkan, dituntun dan dipandu oleh semangat subjektif. Tidak bisa hukum dipandu oleh semangat dukung-medukung, benci dan senang pada  kelompok ini dan kelompok itu. Tidak. Hukum tidak begitu.

Tetapi justru disitu sulitnya, untuk tak mengatakan merupakan hal tersulit dalam dunia hukum. Semakin sulit lagi kala semuanya berpaut dengan politik menang kalah dalam pilpres. Sungguh susah memang. Susah, karena tidak semua orang memiliki kesanggupan untuk melihat B sebagai B, bukan B minus atau B plus.

BACA JUGA :  Margarito : HTI Masih Tetap Memiliki Legal Standing Gugat Perppu ke MK

Memaafkan

Hukum, memang punya dunianya sendiri. Dunia hukum, seperti dunia lainnya, memang tak mungkin diisolasi atau terisolasi dari dunia lainnya, terutama dan yang terhebat adalah dunia politik. Tetapi setumpang-tindih  apapun dunia hukum itu dengan dunia lain diluarnya,  keterkaitan itu, sekali lagi sekuat apapun, tetap saja tak dapat menghapuskan elannya yang khas itu. Kekhasan dunia hukum terletak pada induknya, dalam hakikat substansialnya, fakta dan bukti, bukan rasa, cinta, apalagi cinta buta.

Hukumlah orang, siapapun orang itu, sesenang apapun orang padanya, semata karena keadilan mengharuskannya. Bebaskanlah orang, siapapun mereka, sebenci apapun terhadapnya, semata karena keadilan mengharuskannya. Bila ini yang terjadi, maka hukum akan terasa begitu indah seindah mentari pagi merekah di ufuk timur, menyinari hamparan alam akal.

Alam akal yang tersinari sunnatullah, akan membentengi, mengingatkan pemiliknya untuk tak menjadikan kekuasaan hukum dan politik ditangannya, sedetik sekalipun, memukul lawan, dan menyanjung kawan yang sama-sama berada dalam keadaan melanggar hukum. Alam akal yang tersinari, dapat diyakini, bakal menjadi penghalang atas hasrat, gairah membengkokan hukum.

Hukum dalam alam akal yang tersinari Sunnatullah, tak bakal berkata tidak pada “memberi maaf” kepada mereka yang menyakiti, melukai, ya melanggar hukum. Pidana penjara tak bakal terus menggoda mereka. Sayang sekali, “pemberian maaf” kepada mereka yang menyakiti tak, boleh jadi tak banyak yang menyukainya. Padahal memaafkan itu indah. Dalam sifatnya yang esensial memaafkan tidak pernah lain selain sebagai jalan menuju kedamaian sejati.

Sayangnya alam pilpres, setidaknya sejauh ini, menunjukan secara nyata betapa  hukum belum cukup menemukan jalan menuju alam “memberi maaf” yang indah itu. Hari-hari ini, bahkan mungkin hari-hari yang akan datang, lapor-melapor akan terus diminati orang. Tiada hari tanpa laporan ini dan itu, dari sini dan dari situ.

Sembari menghargai hak siapapun untuk melapor, hemat saya medan pilpres kali ini cukup beralasan untuk dijadikan medan lahirnya gagasan “memaafkan” menjadi bagian hukum pidana positif di masa yang akan datang. Nantikanlah itu, dan rindukanlah agar penanganan semua laporan, kasus saat ini dituntun sepenuhnya oleh keadilan, bukan oleh politik dilorong-lorong alam kekuasaan. Semoga.[***]

Jakarta, 7 Januari 2019


Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini