telusur.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi, untuk kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, ketiga saksi tersebut yakni, Yohanes Herman Susanto yang merupakan Staf Keuangan PT. Wijaya Kusuma Emindo (PT. WKE), dan dua saksi lainnya merupakan karyawan swasta, Edwin Maslam Panjaitan dan Renny Elvi Nita.

“Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang berbeda,” kata Febri di kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1/19).

Yohanes, ia akan diperiksa untuk tersangka Direktur Utama PT. WKE, Budi Suharto. Sedangkan, Edwin dan Renny, diperiksa untuk tersangka Direktur PT. WKE Lily Sundarsih Wahyudi.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni; Direktur Utama PT. WKE Budi Suharto; Direktur PT. WKE Lily Sundarsih; Direktur PT. TSP (Tashida Sejahtera Perkasa) Irene Irma; dan Direktur PT. TSP Yuliana Enganita Dibyo, mereka adalah pihak pemberi.

Pihak yang diduga pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebagai pihak penerima, KPK menetapkan status tersangka kepada Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare; PPK SPAM Katulampa Meina Waro Kustinah; Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar; dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Pihak yang diduga penerima, Anggiat, Meina, Nazar, dan Donny disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. [ipk]

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini