Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM Abdul Kadir Damanik. FOTO:telusur.co.id

telusur.co.id – Daerah-daerah yang terkena bencana alam erupsi gunung merapi dan tsunami seperti di Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tengah, telah berdampak terhadap keberlangsungan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) di wilayah tersebut.

Demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM Abdul Kadir Damanik kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/1/19).

“Oleh karena itu, khususnya yang terkait dengan KUMKM yang memiliki pinjaman kepada lembaga keuangan, telah dilakukan koordinasi dengan OJK dalam rangka melakukan restrukturisasi,” kata Damanik.

Damanik mengakui, pihaknya tidak memiliki kewenangan terkait restrukturisasi kredit UMKM atau Kredit Usaha Rakyat (KUR). Karena, kewenangan itu dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kemenkop, lanjut Damanik, hanya mengajak berkoordinasi dengan OJK untuk menangani nasib KUMKM di wilayah bencana. “Karena jumlah yang terdampak bencana sangat banyak, kita mengimbau ada perlakuan khusus bagi mereka dan ada kebijakan bersifat nasional,” tuturnya.

Selain itu, perlakuan terhadap KUMKM terdampak bencana, juga diserahkan kepada masing-masing bank atau lembaga keuangan, khususnya yang berfungsi sebagai penyalur KUR.

“Bisa saja bank mengeluarkan kebijakan seperti perpanjangan masa kredit, pengurangan suku bunga kredit, dan sebagainya. Bahkan, OJK membolehkan bank untuk memberikan kredit baru bagi KUMKM terdampak bencana. Itu mungkin langkah-langkah restrukturisasi usaha bagi KUMKM yang bisa dilakukan bersama,” paparnya.

Hasilnya, di Provinsi Bali, jumlah debitur KUR sebanyak 24,955 unit dengan outstanding Rp2,2 triliun telah direstrukturisasi sebanyak 84 debitur dengan outstanding Rp61 miliar. Di NTB, jumlah debitur KUR 12,214 unit dengan outstanding Rp227 miliar telah direstrukturisasi sebanyak 6,365 debitur dengan outstanding Rp107,9 miliar. Sedangkan, jumlah debitur non KUR sebanyak 11,682 unit dengan outstanding Rp1,17 triliun telah direstrukturisasi sebanyak 4,457 unit dengan outstanding Rp634,6 miliar.

BACA JUGA :  Akses Permodalan Masih Jadi Kendala Perempuan Bangun UMKM

Di Sulteng, jumlah debitur KUR 57,443 unit dengan outstanding Rp1,32 triliun telah direstrukturisasi sebanyak 9,805 debitur dengan outstanding Rp283,3 miliar. Sedangkan, jumlah debitur non KUR sebanyak 43,467 unit dengan outstanding Rp3,82 triliun telah direstrukturisasi sebanyak 12,520 unit dengan outstanding Rp2,38 triliun.

Sementara di Banten, jumlah debitur KUR 1.077 unit dengan outstanding Rp16,3 miliar. Sedangkan, jumlah debitur non KUR sebanyak 411 unit dengan outstanding Rp39,4 miliar. Di Lampung, jumlah debitur KUR 82 unit dengan outstanding Rp2,9 miliar. Sedangkan, jumlah debitur non KUR sebanyak 99 unit dengan outstanding Rp6 miliar.

Sementara realisasi kegiatan penanganan dampak bencana oleh Kemenkop pada 2018, diantaranya memberikan bantuan pemerintah sebesar Rp450jt kepada 100 KUKM yang terdampak bencana di tiga Kabupaten di Aceh (Pidie, Pidie Jaya, dan Bireun). Kedua, menyelenggarakan berbagai kegiatan Bimbingan Teknis di NTB, diantaranya pelatihan anyaman berbahan baku ketak bagi 30 UMK, pelatihan pengolahan pembuatan dodol bagi 30 UMK, pelatihan pengolahan gula dan dodol bagi 30 UMK, pelatihan pengolahan ubi dan pisang bagi 30 UMK, pelatihan pengolahan jambu mete dan keripik pisang bagi 30 UMK, serta motivasi Usaha bagi 50 UMK.

BACA JUGA :  Kemenkop Harap Kampus Berperan Aktif Kembangkan Koperasi

Untuk 2019, kata Damanik, pihaknya sudah memiliki Rencana Aksi Tahun 2019 dengan memberikan bantuan pemerintah melalui aneka program. Diantaranya, pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil pascabencana sebesar Rp1,5 miliar kepada 300 KUKM (NTB 150 KUMKM senilai Rp750 juta dan Sulteng 150 KUMKM senilai Rp750 juta). Sedangkan untuk Wirausaha Pemula (WP) sebesar Rp1,050 miliar kepada 105 WP (NTB sebanyak 70 WP senilai Rp700 juta dan Sulteng 35 WP senilai Rp350 juta).

Selain itu, ada juga program revitalisasi pasar rakyat sebesar Rp7,6 miliar (NTB senilai Rp4,750 miliar di lima lokasi dan Sulteng senilai Rp2,850 miliar di tiga lokasi), hingga program Penataan PKL (Pedagang Kaki Lima) di Lombok Utara sebesar Rp500 juta. Kemenkop juga menyelenggarakan berbagai kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi di NTB sebanyak 11 kegiatan, Sulteng sebanyak 17 kegiatan, Banten empat kegiatan, dan Lampung Selatan sebanyak enam kegiatan. “Sementara alokasi program satu unit PLUT-KUMKM di Kabupaten Sigi (Sulteng) dan satu unit PLUT-KUMKM di Kabupaten Lombok Utara (NTB)”, kata Damanik.[asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini