telusur.co.id – Respons Komisi Pemilihan Umum soal isu tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos berlebihan.

Demikian pendapat pengamat politik dari Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, kepada redaksi, Kamis (3/1/19).

“Saya melihat respons KPU agak berlebihan dengan melaporkan kasus tersebut ke pihak Kepolisian,” kata Said.

Meski demikian ia menilai isu itu memang sangat merugikan KPU, sehingga wajar jika lembaga itu langsung bereaksi. Apalagi, Logistik Pemilu itu tanggung jawab KPU sepenuhnya. 

Kalau beredar informasi yang tidak beres ikhwal surat suara, maka sudah benar langkah KPU yang sigap merespons isu itu.

Semestinya, KPU cukup memberikan penjelasan bahwa itu tidak benar. Sebab KPU bersama Bawaslu sudah langsung turun ke lapangan untuk mengecek berita bohong itu.

“KPU harus ingat, mereka terikat pada Peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang membatasi cara KPU dalam bersikap dan bertindak,” katanya.

Peraturan itu, jelas menentukan bahwa KPU diminta untuk memberikan respons secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.

“Nah, cuitan Andi Arief seputar isu itu kan sifatnya pertanyaan publik. Jadi dijawab saja oleh KPU secara arif dan bijaksana, tanpa perlu melapor ke polisi,” kata dia.

“Laporan ke polisi itu sudah benar, tetapi tidak harus KPU yang menjadi pelapornya. Biar saja pihak lain yang melakukan hal itu.”

Lagipula, kata dia, tanpa harus didahului dengan laporan, Polisi sudah semestinya bergerak cepat untuk mengungkap isu yang meresahkan itu.

Walaupun cuitan Andi Arief yang memantik reaksi publik itu bersifat pertanyaan, tetapi ia menilai tindakan Andi tidak tepat.

“Dia itu kan orang yang hidup dilingkaran Presiden SBY, mantan pejabat, punya akses informasi yang sering diklaim bersifat A1, masa nggak tahu kapan jadwal surat suara dicetak?,” kata dia.

“Kalau Andi tahu suatu informasi yang tidak logis, kenapa buru-buru dia publikasikan walaupun isu itu coba ia balut dalam bentuk pertanyaan.”

Proses pencetakan surat suara sampai dengan pendistribusiannya ke TPS-TPS, lanjutnya, sudah ada mekanisme dan aturan teknisnya. Kalau ada kelebihan, sangat mudah dideteksi oleh Bawaslu. [ipk]

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini