telusur.co.id – Ketua kuasa hukum, Buni Yani, Aldwin Rahadian menegaskan, bahwa surat penahanan yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok terhadap kliennya kabur.

“Kalau kita baca dengan seksama salinan putusan penahanan Pak Buni Yani Kabur,” ucap dia dalam konfrensi Persnya di Jakarta, Rabu malam (30/1/19).

Pasalnya, menurut dia, kejanggalan itu bisa dilihat dari umur yang dituliskan berbeda dengan umur Buni Yani. Penulisan pengadilan pun salah.

“Umur Pak Buni Yani 50 yang ditulis disurat ini 48, ini kan tidak sesuai, tulisan pengadilan juga salah seharusnya Pengadilan Negeri Bandung, bukan Jawa barat,” ucap dia.

BACA JUGA :  Bela Buni Yani : Rizal Kobar Kembali Turun Gunung, Gelar Aksi di Bandung

Tak sampai disitu, Aldwin juga menilai putusan yang terbitkan Mahkamah Agung (MA) tidak ada unsur penahanan.

“Dalam purusan MA hanya ada dua, yang pertama menolak kasasi Buni Yani dan menolak kasasi Kejaksaan, yang kedua mebayar sebesar Rp 2500,-, jadi tidak ada perintah penahanan,” jelas dia.

Untuk itu, dirinya beserta tim kuasa hukum Buni Yani bakal meminta fatwa kejelasan pada MA terhadap putusan yang diterbitkan tersebut.

“Kami akan meminta pada MA untuk menafsirkan putusan yang diterbitkan,” tukas dia.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Bandung menetapkan Buni Yani bersalah karena menyebarkan sebuah video berisi pidato mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan durasi 31 detik melalui akun Facebook.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini