telusur.co.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang memutuskan akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada 27 Januari 2019 nanti. Salah satu agenda utama yang akan dilaksanakan pada Rakornas tersebut adalah sosialisasi keputusan Majelis Syura PBB tentang dukungan PBB ke paslon capres/cawapres sesuai hasil Ijtima Ulama.

Wasekjen PBB Yunasdi mengungkapkan, keputusan DPP PBB untuk mensosialisasikan keputusan Majelis Syura itu diambil dalam rapat harian DPP PBB pada Jumat (4/1/19) malam di Kantor DPP PBB di Kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

“Iya, tadi kami baru saja rapat terkait rencana Rakornas pada 27 Januari 2019 nanti. Hasinya, kami bersepakat untuk melaksanakan tiga agenda, dimana salah satunya adalah sosialisasi keputsan Majelis Syura tentang arah dukungan PBB pada Pilpres 2019 ini,” ungkap Yunasdi usai rapat harian.

Yunasdi mengungkapkan, rapat tersebut dipimpin oleh dua orang Waketum PBB yakni Edy Wahyudin dan Syarifin Maloko serta Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noer.

“Harusnya Ketum kami Pak Yusril yang pimpin rapat harian tadi. Tapi, berhubung beliau ada kesibukan di luar negeri, maka diwakilkan kepada pengurus lainnya,” jelas Yunasdi.

Adapun tiga agenda Rakornas nanti, lanjut Yunasdi, adalah membahas strategis pemenangan PBB dalam Pileg 2019, mendengarkan aspirasi daerah/wilayah tentang Pilpres 2019 serta mensosialisasikan keputunsan Majelis Syura terkait dukungan PBB ke paslon capres/cawapres sesuai putusan Ijtima Ulama.

“Kalau dukungan PBB kepada capres/cawapres sesuai Ijtima Ulama itu pastilah maksudnya ke Prabowo-Sandi. Jadi, kami merasa perlu ini disosialisasikan ke seluruh pengurus wilayah agar tidak ada lagi kebingungan. Selama inikan, isunya PBB mau diarahkan ke paslon Jokowi, tapi dengan putusan Majelis Syura yang dengan tegas ke Prabowo, maka semua isu dan berita miring yang merugikan PBB sudah kami atasi,” terang dia.

“Dan, Insha Allah PBB akan masuk ke parlemen pusat sesuai ambang batas minimal 4 persen, karena seluruh Umat Islam akan komitmen mencoblos PBB di Pileg nanti,” tambahnya.

Salah satu Ketua DPP PBB, Yusuf Hasani menambahkan, bahwa dalam rapat tersebut awalnya memang terjadi dinamika cukup tinggi. Tapi, akhirnya semua peserta rapat dan pimpinan rapat menyetujui tiga agenda Rakornas tersebut.

“Saya malah awalnya berkeras agar Rakornas tidak perlu diadakan. Karena itu pekerjaan mubazir, karena Pemilu kan hanya tinggal kurang lebih 100 hari, Jadi kalau mau bahas strategis pemenangan itu sudah telat. Tapi, kalau memang mau sosialisasikan keputusan Majelis Syura terkait dukungan PBB ke Prabowo saya sepakat. Kalau mau mendengar aspirasi wilayah soal Pilpres juga sebenarnya tidak nyambung, karena Majelis Syura itu itu sudah memutuskan PBB mendukung Prabowo,” terang Yusuf.

Yusuf menjelaskan, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBB, Bab II ART pasal 7 ayat (12) tentang wewenang dan fungsi Majelis Syura, huruf a, memberikan saran dan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Pusat, angka 1). Penentuan mitra politik/koalisi dan pada angka 2) Penentuan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

Itu berarti, pertimbangan Majelis Syura, menjadi dasar DPP PBB memutuskan calon presiden, melalui rapat harian, disahkan di Pleno DPP. Bila, penetapan calon presiden dilakukan diluar kedua jenis rapat tersebut di atas, maka keputusan itu tidak bernilai hukum (inkonstitusional)

“Jadi, sesungguhnya forum Rakornas bukan instansi pengambilan keputusan. Rakornas, berfungsi dalam hal koordinasi dan sosialisasi. Karena tu sudah saya ingatkan sejak awal, kita harus taat konstitusi partai,” tandasnya. [ham]

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini