Kurtubi Nasdem.FOTO:telusur.co.id

telusur.co.id – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Nasdem, Kurtubi menyayangkan realisasi  alokasi pasokan batu bara dalam negeri/domestic market obligation (DMO) batu bara sepanjang 2018 yang terealisasi sebesar 115 juta ton, padahal targetnya 121 juta ton.

Untuk itu, dirinya meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM agar memastikan perusahaan tambang pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) Penanaman Modal Asing (PMA) dapat merealisasikan ketentuan DMO.

“Kita meminta data tentang harga pasar batu bara setiap bulan dibanding harga DMO yang dibebankan kepada perusahaan batu bara,” kata Kurtubi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Sebelumnya, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menyebutkan hal itu terjadi akibat masih ada 34 perusahaan tambang yang belum memenuhi kewajiban menyalurkan batu bara ke dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) sepanjang tahun 2018.

BACA JUGA :  Nasdem Tak Ingin Perempuan Hanya Jadi Pemanis

Jika dirinci, 34 perusahaan yang belum memenuhi DMO itu terdiri dari pemegang PKP2B, dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) Penanaman Modal Asing (PMA). Sementara itu, perusahaan yang berhasil memenuhi DMO ada 36 yang terdiri dari PKP2B, IUP OP Badan Usaha Milik Negera (BUMN), dan IUP OP PMA.

Perusahaan yang tidak memenuhi DMO akan terkena sanksi berupa pengurangan produksi.

“Kalau tidak tercapai ada sanksinya yakni pengurangan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya,” kata dia.

Adapun tahun ini DMO batu bara dipatok sebesar 128 juta ton dari total produksi 479,8 juta ton. Target itu meningkat 5,7% dibandingkan target tahun lalu yang hanya 121 juta ton.

BACA JUGA :  Bupati Cianjur Kena OTT KPK, Nasdem Serahkan Pada Proses Hukum

DMO atau Domestic Market Obligation merupakan kewajiban produsen batu bara domestik untuk memasok produksi batu bara bagi kebutuhan PT PLN (Persero). Sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 23K/30/MEM/2018, minimal 25 persen produksi batu bara harus dijual ke PLN.

Kurtubi juga menyoroti penerimaan negara dari pajak perusahaan tambang pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), yang disebutkan Dirjen Minerba Kementerian ESDM belum memenuhi ketentuan DMO.

Selaras dengan itu, Kurtubi juga meminta klarifikasi atas pihak yang bertanggung jawab pembangunan jalan ke perusahaan batu bara. Sebab, dalam pantauannya masih banyak perusahaan tambang yang hanya memanfaatkan jalan setempat tanpa turut melakukan perawatan dan perawatan jalan.

“Masyarakat mengeluh kepada saya, sebab jalan sudah kecil namun selalu dipakai. Jangan bertanya itu jalannya sebagai jalan pemerintah daerah, tetapi keberadaan perusahaan tambang mestinya turut merawatnya,” jelasnya.[ham]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini