telusur.co.id – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Alor mendatangi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Bawaslu RI di Jakarta, pada Selasa (22/1/2019) kemarin.

Kedatangan mereka, ingin melaporkan tindakan mutasi yang dilakukan Bupati Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo, terhadap 1.381 ASN sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2018. Mereka menilai Mutasi tersebut cacat hukum dan sangat mendzolomi para ASN.

Kuasa hukum pelapor, Heriyanto SH, MH, mengatakan, bahwa langkah tersebut tidak didasarkan pada ketetapan UU Nomor 5 Tahun 2014, pada rujukan Bab VIII tentang Manajemen ASN, Bagian Kesatu (Umum) Pasal 51 tentang Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit.

‚ÄúDemi keadilan, kami meminta kepada KASN untuk membatalkan keputusan mutasi yang dikeluarkan oleh bupati karena jelas bertentangan dengan aturan ASN,” kepada wartawan di Jakarta (23/1/19).

Untuk itu kata Heriyanto, Bawaslu RI sebaiknya membatalkan hasil pemilu kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Alor. “Dari kajian kami, disini sangat jelas ada pelanggaran administrasi dari Petahana sehingga kami minta agar Bawaslu membatalkan pencalonan Bupati petahana Alor Amon,” terangnya.

BACA JUGA :  ASN Dikasih Natura, Ketua KASN : Kita Sudah Sengsara, Masa Mau Dikasih Beras Jelek

Hal itu dikatakan dia, lantaran Bupati Alor melakukan pelanggaran administrasi yang tertuang dalam UU pemilu No 10 tahun 2016 pasal 71 (2) dengan melakukan mutasi besar-besaran yang tidak sesuai prosedur. Dimana, kepala daerah dilarang melakukan mutasi selama enam bulan sebelum perhelatan Pilkada.

“Jika melanggar ketentuan itu, maka bupati petahana tidak dicalonkan sebagai bupati dan wakil bupati pada Pilkada, jelasnya.

Selama enam bulan sebelum digelarnya Pilkada serentak pada 27 Juni 2018, Bupati Alor, Amon Djobo telah memutasi, me-nonjob dan memberhentikan sebanyak 1.381 Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu. “Jumlah ini sangat fantastis. Kami mengindikasikan mereka yang dimutasi adalah keluarga dari lawan politik bupati petahana,” imbuhnya.

BACA JUGA :  Fadli Zon Minta Mendagri Tahan Diri Gak Bawa-Bawa ASN

“Kami meminta Bawaslu RI agar bertindak obyektif untuk menjatuhkan sanksi kepada bupati karena kebijakannya sudah bertentangan dengan undang-undang. Jika kepala daerah melakukan mutasi dalam rentang waktu itu, maka akan dianulir sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah pada Pilkada,” tandasnya.

Diketahui ratusan pejabat eselon 3 dan eselon 4 Kabupaten Alor dinonjobkan dan sebagian lainnya diturunkan jabatannya, padahal tidak pernah melakukan pelanggaran. Selain itu, beberapa ASN yang di pindahkan juga tanpa alasan tanpa alasan yang jelas hanya sekedar untuk memisahkan antara suami dengan istri dengan tempat Tugas Yang berjauhan.

“Demi keadilan di republik ini, kami bertekad akan terus melakukan perlawanan hingga hak-hak ASN yang menjadi korban mutasi dan demosi dikembalikan seperti semula,” pungkasnya.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini